Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENOLAKAN atas rencana pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 gotong royong individu yang berbayar datang dari sejumlah organisasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.
Presiden KSPI Said Iqbal menuding, jika ini program ini terus dilanjutkan pemerintah, maka dikhawatirkan ada praktik komersialiasi yang bakal menguntungkan pihak-pihak tertentu.
"Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin terhadap konsumen, dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya, Senin (12/7).
KSPI menilai, apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha , termasuk dimulainya program Vaksinasi Gotong Royong maupun berbayar secara individu.
Iqbal juga menyebut, kemampuan keuangan tiap-tiap perusahaan dan individu warga negara berbeda.
Dia memperkirakan, jumlah perusahaan menengah ke atas yang mampu membayar vaksin tidak lebih dari 10% dari total jumlah perusahaan di Indonesia atau hanya 20% dari total jumlah pekerja di seluruh Indonesia yang perusahaannya mampu membayar vaksin berbayar itu.
Sebagaimana diketahui, dalam keputusan yang telah diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dijelaskan bahwa harga Vaksin Gotong Royong jenis Sinopharm adalah Rp321.660 per dosis dan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Selain KSPI, gelombang penolakan program tersebut datang dari relawan Presiden Joko Widodo yang tergabung dalam Projo. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 berbayar itu.
Sekjen DPP Projo Handoko berpendapat, vaksin gratis dari pemerintah bisa melegakan masyarakat di tengah kekhawatiran terpapar Covid-19 dan tekanan ekonomi. Negara dituntut hadir dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.
"Projo melihat perdagangan vaksin covid-19 tidak sesuai dengan misi awal Presiden Jokowi, jika di tengah akselerasi vaksinasi oleh pemerintah ada vaksin dijual di apotek yang disalurkan oleh Kimia Farma. Intinya, masyarakat jangan dibebani dengan biaya vaksin," tegasnya dalam keterangan resmi.
Handoko mengatakan lebih baik biaya vaksin dibebankan kepada perusahaan untuk melindungi karyawan dan pekerja dari covid-19.
"Karyawan dan pekerja tidak boleh dipungut atau dipotong gajinya itu," kata Handoko.
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan pun juga menyatakan penolakan rencana vaksinasi individu berbayar. Mereka beranggapan praktik ini bisa mencederai hak kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara di tengah lonjakan kasus Covid-19 nasional.
"Koalisi menganggap pemerintah semakin mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan di tengah buruknya penanganan pandemi," ungkap pernyataan resmi koalisi tersebut.
Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), LaporCovid19, Lokataru Foundation, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan lainnya.
Mereka juga menjelaskan, fakta di lapangan yang diketahui pihaknya ialah masih ada kendala teknis pelaksanaan vaksinasi massal seperti penumpukan warga saat antre di wilayah DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, DI Yogyakarta, dan lainya.
Pemerintah diminta harus memperbaiki tata laksana ini, bukan menjadikan vaksinasi Covid-19 berbayar sebagai rencana lain. (Ins/OL-09)
Para kandidat pemimpin Jakarta belum menunjukkan gagasan dan rencana mereka untuk melawan korupsi.
Egi mengungkapkan para kandidat yang terkait kasus korupsi meliputi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan yang disebut dalam persidangan.
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
"Ada kurang lebih 20 pertanyaan yang disampaikan tadi, semua sudah terjawab. Seperti menghadapi situasi itu,"
Dewi juga meminta agar seluruh pihak bisa transparan mengusut kasus ini. Perkara bansos, kata dia memang selalu ada masalah karena banyak pihak tidak mau transparan.
ICW menyebut perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura yang mulai berlaku perlu diikuti pemetaan ulang pelaku koruptor yang buron ke luar negeri.
YLBHI menduga penggunaan kekuatan yang berlebihan melalui penggunaan gas air mata dan tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di Stadion Kanjuruhan
Di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin itu, pemberian nyatanya lebih banyak diberikan kepada mereka yang bukan kelompok rentan.
Berdasarkan data Kemenkes per 25 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut telah menyerang 255 anak, dengan 143 kasus di antaranya meninggal dunia.
Ksus suap penerimaan mahasiswa baru Unila mengungkap keterlibatan pejabat Kemendikbud-Ristek, DPR, MUI, hingga para pengusaha.
Aksi teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK) terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved