Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, Mei lalu.
Namun, salah satu syarat dibuka kembali sekolah tatap muka adalah semua tenaga pendidik sudah menerima vaksin.
Nadiem telah mencanangkan 5,6 juta guru sudah divaksin sampai Juli. Akan tetapi, sampai saat ini, baru 1,57 juta guru yang telah divaksin.
Baca juga: Universitas Indonesia Kukuhkan 4 Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya
Hal ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat apakah sekolah tatap muka sudah bisa diterapkan atau belum.
Menurut dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam Webinar Dialog #1 yang diadakan Bahas Apa, dilema PTM menimbulkan polarisasi terutama di kalangan wali murid.
Wali murid yang tidak setuju dengan adanya PTM, memiliki kekhawatiran anak mereka terpapar covid-19. Sedangkan wali murid yang setuju, biasanya mereka adalah orangtua yang memiliki anak di usia emas yang membutuhkan interaksi dengan orang lain.
Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga tidak dapat diakses secara maksimal di semua daerah di Indonesia.
Sambil mengutip penyataan Bank Dunia, Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, mengatakan Indonesia memiliki kesenjangan digital yang cukup tinggi antara daerah di Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa.
Sehingga, menurut Salim, penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan di semua daerah di Indonesia.
Mereka yang berada jauh dari Pulau Jawa dan yang berada di daerah pedalaman tidak dapat mengakses pembelajaran secara daring karena tidak adanya akses internet dan gadget.
Menurut keterangan Salim dari survei yang ia lakukan, mereka (siswa yang ada di daerah pedalaman) lebih memilih membantu orangtua di ladang daripada mengikuti sekolah daring karena kesulitan mengakses internet.
Ia pun mengambil contoh di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Di sana kondisinya sudah relatif aman, angka infeksi covid-19 relatif rendah, namun sulit mendapatkan akses ke internet. Sehingga, menurutnya, menerapkan PJJ cukup sulit.
"Harusnya ada tawar menawar dan bergantung pada pemetaan daerah tersebut," ujarnya. (OL-1)
PEMBELAJARAN jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung sekitar sembilan bulan akibat pandemi covid-19 memiliki banyak tantangan.
Tidak ada rencana untuk memberikan Aditya sanksi akibat tidak bisa mengikuti PJJ sampai enam bulan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan solusi bagi siswa tidak mampu yang tidak punya ponsel pintar dan harus menjalani pembelajaran jarak jauh.
KETERSEDIAAN perangkat elektronik seperti ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata tidak hanya dirasakan siswa di pelosok daerah.
Sejauh ini, JakWifi telah terpasang di 1.200 titik yang tersebar di 445 RW kumuh.
SEBANYAK 171.998 peserta didik di Jakarta tidak memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Anies mengatakan belum bisa memastikan kegiatan tatap muka sekolah kapan bisa dilaksanakan karena harus melihat dulu perkembangan pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan pengkajian mendalam soal pembukaan sekolah.
Banyak orangtua yang menolak sekolah tatap muka kembali diadakan, karena khawatir sekolah akan menjadi klaster penyebaran covid-19.
Gelaran pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan di penghujung tahun ini atau tahun 2021 karena masih situasi covid-19.
PENYESUAIAN kurikulum harus dilakukan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) campur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved