PJJ tidak Bisa Diterapkan di Semua Daerah

Lidya Tannia Bangguna
20/6/2021 09:45
PJJ tidak Bisa Diterapkan di Semua Daerah
Relawan dari Sekolah Ra'jat Inggit Garnasih memberikan materi pelajaran kepada siswa Sekolah Dasar di Lio Genteng, Bandung, Jawa Barat.(ANTARA/Raisan Al Farisi)

MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, Mei lalu.

Namun, salah satu syarat dibuka kembali sekolah tatap muka adalah semua tenaga pendidik sudah menerima vaksin.

Nadiem telah mencanangkan 5,6 juta guru sudah divaksin sampai Juli. Akan tetapi, sampai saat ini, baru 1,57 juta guru yang telah divaksin.

Baca juga: Universitas Indonesia Kukuhkan 4 Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya

Hal ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat apakah sekolah tatap muka sudah bisa diterapkan atau belum.

Menurut dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam Webinar Dialog #1 yang diadakan Bahas Apa, dilema PTM menimbulkan polarisasi terutama di kalangan wali murid.

Wali murid yang tidak setuju dengan adanya PTM, memiliki kekhawatiran anak mereka terpapar covid-19. Sedangkan wali murid yang setuju, biasanya mereka adalah orangtua yang memiliki anak di usia emas yang membutuhkan interaksi dengan orang lain.

Di sisi lain, pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga tidak dapat diakses secara maksimal di semua daerah di Indonesia.

Sambil mengutip penyataan Bank Dunia, Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G, mengatakan Indonesia memiliki kesenjangan digital yang cukup tinggi antara daerah di Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa.

Sehingga, menurut Salim, penerapan PJJ tidak dapat diberlakukan di semua daerah di Indonesia.

Mereka yang berada jauh dari Pulau Jawa dan yang berada di daerah pedalaman tidak dapat mengakses pembelajaran secara daring karena tidak adanya akses internet dan gadget.

Menurut keterangan Salim dari survei yang ia lakukan, mereka (siswa yang ada di daerah pedalaman) lebih memilih membantu orangtua di ladang daripada mengikuti sekolah daring karena kesulitan mengakses internet.

Ia pun mengambil contoh di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Di sana kondisinya sudah relatif aman, angka infeksi covid-19 relatif rendah, namun sulit mendapatkan akses ke internet. Sehingga, menurutnya, menerapkan PJJ cukup sulit.

"Harusnya ada tawar menawar dan bergantung pada pemetaan daerah tersebut," ujarnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya