Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PERBANDINGAN perkembangan penanganan pandemi tahun 2020 dan 2021 harus menjadi pembelajaran. Juru Bicara Satgas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan beberapa hal yang dapat dipetik sebagai pembelajaran untuk memilah hal-hal yang perlu dihindari dan ditingkatkan. Serta inovasi dan intervensi kebijakan yang akan diterapkan termasuk peningkatan kualitas SDM menjadi modal yang kuat memperbaiki penanganan pandemi.
Pembelajaran pertama, dari kenaikan kasus pada perbandingan dua tahun itu dalam periode yang sama. Kenaikan kasus minggu keempat sangat signifikan mencapai 112,22%. Angkanya sangat signifikan periode yang sama tahun 2020, sebesar 93,11%. Sementara perbandingan minggu ketiga, kenaikan tahun ini berkisar di angka 50%. Sementara tahun lalu angkanya mencapai 80%.
"Kenaikan signifikan tahun ini, terjadi karena kenaikan minggu keempat sangat signifikan. Dalam 1 minggu saja, terjadi kenaikan hampir 2 kali lipat. Hal ini menyebabkan perbedaan signifikan dari minggu sebelumnya," kata Wiku dalam keterangan resmi, Jumat (18/6).
Pembelajaran kedua, perbandingan signifikansi kenaikan kasus pada minggu keempat, tahun 2020 masih lebih tinggi dari 2021. Contohnya, lonjakan kasus di Jawa Tengah dengan angka kenaikan tertinggi paska Idul Fitri, baik di tahun 2020 mencoaai 758% dan tahun 2021 mencapai 281,59%.
"Hal ini dapat terjadi karena pada tahun lalu, Indonesia masih berada pada tahap awal penanganan pandemi. Kita masih menyesuaikan diri terhadap situasi, dalam melakukan penanganan covid-19 yang tentunya masih serba terbatas dan memicu kenaikan ke lebih tinggi," katanya.
Namun, jika melihat lebih dalam, meski tahun 2021 tidak mengalami persentase kenaikan sebesar tahun lalu, beberapa kabupaten/kota tertentu mengalami lonjakan dalam rentang waktu singkat. Seperti di Bangkalan, Kudus, Pati, Jepara, Bandung dan Kota Cimahi. Hal ini menandakan bahwa dalam melihat situasi tidak hanya cukup menilai di tingkat provinsi saja.
Baca juga: Masjid Raya JIC Batasi Kapasitas 50% Saat Salat Idulfitri
Namun perlu melakukan penilaian di tingkat kabupaten/kota. Jika terdapat kabupaten/kota menunjukkan kenaikan signifikan, maka harus segera ditangani agar tetap terkendali, sehingga tidak meningkatkan kasus di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Pembelajaran ketiga, provinsi Bali dan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 masuk 5 besar kenaikan tertinggi, pada tahun 2021 posisinya digantikan DI Yogyakarta dan Jawa Barat. Sehingga di tahun ini provinsi 5 besar seluruhnya dari Pulau Jawa yakni Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Mengingat 5 provinsi ini adalah daerah asal dan tujuan mudik, maka kenaikan tertinggi ini dapat dikaitkan dengan mobilisasi masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Faktanya, meskipun sudah diberlakukan periode peniadaan mudik sebelum dan setelah Idul Fitri, mobilitas arus mudik dan arus balik Jabodetabek tetap meningkat signifikan. Mobilitas pun juga terjadi dalam kota dimana terjadi peningkatan mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan selama periode Idul Fitri.
Adanya periode penambahan arus balik ke Jabodetabek selama 1 Minggu paska Idul, dapat menyebabkan periode dampak yang ditimbukjan menjadi 1 sampai 2 Minggu. Dampak dari suatu periode libur panjang biasanya terjadi 4 - 6 Minggu lamanya, namjndengan adanya periode tambahan ini, bisa saja dampak dari pwridoe Idul Fitri ini bisa saja bertahan selama 7 - 8 minggu.
Keadaan di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Dimana tahun 2021 masyarakat sudah lelah setelah berjibaku dengan pandemi selama lebih dari 1 tahun. Sementara keinginan untuk menjalani kehidupan normal, dan menjalankan roda ekonomi harus dilakukan.
"Untuk itu seluruh lapisan masyarakat perlu gotong royong dan bahu membahu menghadapinya. Pemerintah perlu untuk terus menguatkan penanganan hingga level terkecil dengan melakukan tindakan-tindakan konkrit dalam waktu genting, dan masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan," pungkas Wiku.(OL-5)
PEMERINTAH Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih menunggu instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo akan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 setelah pemerintah resmi mencabut status kedaruratan pandemi di Indonesia.
Jika memungkinkan, kapan pun berada di ruang publik atau di gedung, pastikan ventilasi alami dengan membuka jendela.
Langkah ini untuk mengoptimalkan kebijakan berlapis dengan pendekatan digital demi pengendalian covid-19, termasuk antisipasi masuknya virus varian baru ke Indonesia.
PROGRAM vaksinasi Covid-19 terus berlanjut di Sumatra Selatan, difokuskan untuk kalangan pelajar.
PELAKSANAAN protokol kesehatan (prokes) Covid-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat, untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus korona di tanah air.
Meskipun survei serologi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antibodi pada penerima booster pertama, hal itu tidak serta merta mengabaikan booster kedua
Vaksin booster kedua sangat penting untuk meningkatkan imunitas masyarakat yang pada booster pertama memiliki jarak yang jauh.
Terbitnya vaksin dengan platform mRNA tersebut menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun, selain vaksin Sinovac/Coronava
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved