Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SALAH satu penanganan virus Covid-19 ialah dengan dengan vaksinasi terhadap semua kalangan dan di seluruh daerah. Tanpa ketegasan pimpinan negara langkah itu sulit terwujud.
"Meningkatnya angka positif covid-19 beberapa hari terakhir di banyak daerah, sungguh bukan kenyataan yang diharapkan terjadi. Selain karena adanya varian baru covid yang diperkirakan lebih cepat penularannya, kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran covid-19 saat ini," papar Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim dalam keterangannya, Selasa (15/6).
Menurut dia, pihaknya mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bergerak cepat dengan menerbitkan instruksi nomor 13 tahun 2021 kepada pemerintah daerah agar mengencangkan kembali pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi covid-19 terjadi secara meluas. Begitu juga dengan sebagian pemerintah daerah yang mulai kendor dalam pengendalian covid-19," ungkapnya.
Baca juga : Imbas Mudik, Enam Provinsi di Jawa Dominasi Lonjakan Kasus Covid-19
Ia mengatakan instruksi Mendagri ini belum cukup mengatasi masalah. Di tengah kejenuhan masyarakat yang meluas, naiknya kembali angka penularan covid-19 tentu sangat merisaukan. Ia berharap pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan.
"Tetapi itu tidak cukup," terang Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB ini.
Menurut dia, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat. Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah.
"Saya yakin, jika setiap hari program vaksinasi mampu menjangkau minimal dua juta orang, maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," pungkasnya. (OL-7)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved