Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan diplomasi ke negara lain agar memberikan kuota haji mereka untuk Indonesia. Hal itu perlu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan kuota lebih mengurangi antrean panjang peserta jemaah.
"Seperti Thailand, kalau tidak terpakai (kuota jemaah haji) diberikan saja ke Indonesia," kata Maman Imanulhaq, Kamis (10/6).
Tak hanya itu, Kementerian Agama (Kemenag) perlu meningkatkan diplomasi ke Arab Saudi. Pemerintah diminta melobi otoritas berwenang di Negara Minyak itu memberikan kuota lebih ke Indonesia.
"Ada upaya meminta kuota lebih," ungkap dia.
Baca juga: Tenang, Dana Haji Tersimpan dengan Aman Kok
Dia menyebut upaya penambahan harus dilakukan. Sebab, tidak adanya penyelenggaraan rukun ke-5 Islam itu selama 2020 dan 2021 semakin menambah daftar tunggu bagi jemaah Indonesia.
"Saya yakin, jika diplomasi itu dilakukan, kita akan mendapatkan lebih," sebut dia.
Setidaknya, Indonesia harus mendapat 300-350 ribu per tahun. Sehingga, antrean jemaah haji bisa diatasi lebih cepat.
"Antrean yang begitu panjang akibat animo masyarakat untuk berhaji begitu kuat dan ditambah sekarang dua tahun tidak berangkat saya rasa itu bisa dikurangi," ujar dia.(OL-5)
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi perhatian publik setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Juni 2025.
NOTA diplomatik dari pemerintah Arab Saudi yang berisi deretan permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 Indonesia muncul ke publik. Ini jawaban Kemenag.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved