PRESIDEN Joko Widodo menyayangkan anggapan sekolah tatap muka yang kini beredar di masyarakat. Istilah yang tepat menurutnya adalah Sekolah Tatap Muka Terbatas bukan Cuma sekolah tatap muka.
Sekolah Tatap Muka Terbatas, artinya adalah Satu kelas hanya diisi 25%, maksimal pembelajaran 2 jam dan 1 minggu hanya 2 kali.
Menurut Presidenn Jokowi pelaksanaan Sekolah Tatap Muka Terbatas, harus mulai dicoba, syaratnya melihat kondisi wilayah tersebut yang sudah terkendali dan harus ketat protokol kesehatan.
Oleh karenanya, KPAI mendukung pernyataan tersebut, karena presiden jelas menekankan pada kondisi wilayahnya sudah terkendala atau angka postivity ratenya sudah rendah.
KPAI menyarankan tidak buka sekolah di wilayah yang positivity rate di atas 5%.
“Di wilayah-wilayah kepulauan kecil justru kami sarankan dibuka dengan ketentuan yang sama sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, PTM hanya 2 jam, siswa yang hadir hanya 25% dan hanya 1-2 kali seminggu,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI, dalam keterangannya, Rabu (9/6).
Retno menambhakan, bagi KPAI gak hidup bagi anak adalah prioritas nomor 1, selanjutnya hak sehat dan hak pendidikan menyusul setelahnya.
"Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa dikejar. Kalau anaknya sudah dipinterin, terus sakit dan meninggal, kan sia-sia. Apalagi angka anak Indonesia yg meninggal karena covid-19 sudah tertinggi se-Asia Pasifik," terangnya.
Sebelumnya pada tahun 2020 KPAI sudah melakukan pengawasan penyiapan PTM di 49 Sekolah pada 21 kabupaten/kota di 9 provinsi, hasilnya pengawasan menujukkan hanya 16,7% sekolah yang siap.
Namun, pada Januari-Juni 2021 KPAI kembali melakukan pengawasan PTM di 42 sekolah yang sudah PTM terbatas pada 12 Kabuoaten/kota pada 7 provinsi, hasilnya sekolah yang sudah siap melonjan naik mencapai 79,54%. (Far/OL-09)
