Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa alokasi anggaran riset Indonesia masih sangat kecil. Hal itu menjadi tantangan lantaran 80% sumber anggarannya berasal dari negara.
“Tantangan utama saat ini adalah riset yang didominasi pemerintah, yakni 80 persen. Padahal alokasi anggaran riset Indonesia itu sendiri masih sangat kecil, untuk itu perlu dimanfaatkan lebih lanjut, dengan meningkatkan kolaborasi dengan mitra potensial,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/5).
Selain itu ada masalah fundamental dalam riset Indonesia. Handoko menjelaskan bahwa critical mass masih rendah, terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun anggaran.
Baca juga: Pemda Aceh Barat Resmi Buka Rekening Donasi untuk Palestina
"Maksudnya critical mass itu kalau ditotal banyak, tapi negara kita besar, tersebar di mana-mana, akhirnya kapasitas dan kompetensi untuk berkompetisi dari setiap grup itu jadi turun jauh," jelasnya.
Selanjutnya, dia menyebutkan kontribusi swasta saat ini terkait anggaran riset masih dibilang rendah. Lantas, Handoko mendorong agar swasta lebih meningkatan perannya dalam riset dan inovasi supaya bisa berkontribusi lebih tinggi. Tanpa riset dan product development yang berbasis teknologi, tentu swasta sulit bersaing secara global.
“Hal ini bukan sepenuhnya salah swasta. Karena sektor riset merupakan sektor yang membutuhkan biaya tinggi (high cost) dan memiliki risiko tinggi (high risk). Karena hasilnya belum tentu, riset hasilnya bisa gagal, dan sebagian besar riset pasti gagal. Kita harap problem tersebut bisa terselesaikan, sehingga ketika swasta sudah dapat menghasilkan produk bermuatan riset tinggi,mampu berkompetisi, pada sendirinya akan berinvestasi,” terangnya.
Karena itu, BRIN akan segera melakukan konsolidasi sumber daya riset dan inovasi Indonesia, baik sumber daya manusia, infrakstruktur, maupun anggaran. Handoko menyebutkan BRIN tidak membawa konsep yang terlalu rumit. Sumber daya periset dan infrastruktur telah dimiliki, sehingga swasta bisa memulai product development berbasis riset dengan menggunakan sumber daya periset dan infrastruktur yang sudah tersedia.
“Dengan cara itu kami yakin swasta akan tergerak beramai-ramai untuk mengembangkan produk berbasis riset karena praktis, istilahnya tinggal bawa bahan, sehingga resikonya minimal,” tandasnya. (H-3)
Pentingnya regulasi yang proporsional, khususnya di sektor kesehatan. Salah satu contohnya adalah perlunya pendekatan berbasis bukti dalam mengatur produk tembakau alternatif.
WAKIL Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie optimis terhadap masa depan riset Indonesia.
DORONG pemanfaatan hasil riset dalam upaya meningkatkan kinerja industri yang diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi di bidang riset dan teknologi pertanian dan mencari solusi terhadap tantangan pangan di Tanah Air.
IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja Kabinet Merah Putih setelah enam bulan masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PKR Material Karbon Berbasis Biomassa UNRI diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak nyata bagi kemandirian energi Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved