Rabu 05 Mei 2021, 15:36 WIB

Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR

Atalya Puspa | Humaniora
Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR

ANTARA/Oky Lukmansyah
Petugas Disnakerin Kota Tegal melakukan sidak THR di salah satu tempat perbelanjaan, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021).

 

Ombudsman mendorong dinas tenaga kerja di tiap provinsi untuk melakukan pengawasan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada para buruh. Hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya maladministrasi.

"Saya mendorong disnaker di provinsi jalankan fungsi pengawasan. Harus mengetahui, memantau proses dialog yang berlangsung," kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5).

Robert mengatakan, Ombudsman melihat adanya tiga kemungkinan dalam skema pembayaran THR yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pertama, perusahaan yang patuh yakni membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum lebaran. Kedua, kelompok perusahaan yang membayar H-7 hingga H-1. Ketiga, perusahaan yang belum tentu bisa membayar THR.

Baca juga: Larangan Mudik, Doni Monardo: 18,9 Juta Orang Masih Tetap Mudik

"Kemungkinan ketiga ini yang penting mendapatkan pengawasan dan pencermatan, untuk memastikan perusahaan tidak secara sepihak membuat keputusan," ucapnya.

Untuk itu, selain meminta pemda melakukan pengawasan, Ombudsman juga meminta kepada pihak pengusaha yang tidak mampu membayar THR untuk membuka laporan keuangannya kepada para pekerja.

"Laporan keuangan selama dua tahun ke belakang harus dibuka kepada pekerja. Jangan sampai sebenarnya mereka bisa bayar, tapi malah gak bayar," katanya.

Selain pembayaran THR di tahun ini, Ombudsman berkomitmen akan menindaklanjuti 100 lebih perusahaan yang belum membayar THR secara penuh di tahun 2020.

“Masih ada 100-an perusahaan di tahun 2020 belum melunasi secara penuh, mungkin belum membayar apapun kepada buruh. Kita punya 2 pekerjaan, carry over atau lanjutan tahun 2020, dan yang kedua tantangan sekarang ini. Kita minta Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di 34 provinsi untuk menyelesaikan masalah ini”, tutup Robert. (H-3)

Baca Juga

ANTARA/ Dedhez Anggara

Pelarangan Mudik Diputuskan Berdasar Data

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 06 Mei 2021, 09:50 WIB
Seseorang yang telah membawa dokumen hasil negatif covid-19 sekalipun masih dapat tertular oleh orang lain ketika melakukan...
ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Menteri LHK dan Menteri KKP Kolaborasi Untuk Blue Carbon Bermutu

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 06 Mei 2021, 09:36 WIB
Ekosistem Blue Carbon yang didalamnya berupa ekosistem pesisir terutama mangrove, padang lamun dan kawasan rawa payau merupakan ekosistem...
MI/Andri Widiyanto

Kepala BPPT: Tidak Ada Peleburan LPNK Iptek Tapi Konsolidasi

👤Siswantini Suryandari 🕔Kamis 06 Mei 2021, 05:59 WIB
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan konsolidasi jangan diartikan sebagai peleburan menanggapi hadirnya Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Citarum Mulai Harum

  Sudah tiga tahun Sungai Citarum dikeroyok. Sampah mulai berkurang, air terlihat lebih bersih.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya