Rabu 05 Mei 2021, 15:36 WIB

Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR

Atalya Puspa | Humaniora
Ombudsman Dorong Disnaker Provinsi Awasi Pembayaran THR

ANTARA/Oky Lukmansyah
Petugas Disnakerin Kota Tegal melakukan sidak THR di salah satu tempat perbelanjaan, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021).

 

Ombudsman mendorong dinas tenaga kerja di tiap provinsi untuk melakukan pengawasan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada para buruh. Hal tersebut dilakukan guna mencegah adanya maladministrasi.

"Saya mendorong disnaker di provinsi jalankan fungsi pengawasan. Harus mengetahui, memantau proses dialog yang berlangsung," kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5).

Robert mengatakan, Ombudsman melihat adanya tiga kemungkinan dalam skema pembayaran THR yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pertama, perusahaan yang patuh yakni membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum lebaran. Kedua, kelompok perusahaan yang membayar H-7 hingga H-1. Ketiga, perusahaan yang belum tentu bisa membayar THR.

Baca juga: Larangan Mudik, Doni Monardo: 18,9 Juta Orang Masih Tetap Mudik

"Kemungkinan ketiga ini yang penting mendapatkan pengawasan dan pencermatan, untuk memastikan perusahaan tidak secara sepihak membuat keputusan," ucapnya.

Untuk itu, selain meminta pemda melakukan pengawasan, Ombudsman juga meminta kepada pihak pengusaha yang tidak mampu membayar THR untuk membuka laporan keuangannya kepada para pekerja.

"Laporan keuangan selama dua tahun ke belakang harus dibuka kepada pekerja. Jangan sampai sebenarnya mereka bisa bayar, tapi malah gak bayar," katanya.

Selain pembayaran THR di tahun ini, Ombudsman berkomitmen akan menindaklanjuti 100 lebih perusahaan yang belum membayar THR secara penuh di tahun 2020.

“Masih ada 100-an perusahaan di tahun 2020 belum melunasi secara penuh, mungkin belum membayar apapun kepada buruh. Kita punya 2 pekerjaan, carry over atau lanjutan tahun 2020, dan yang kedua tantangan sekarang ini. Kita minta Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di 34 provinsi untuk menyelesaikan masalah ini”, tutup Robert. (H-3)

Baca Juga

MI/Dok Hanhwa Life

Suka Lari dan Ingin Berdonasi? Ayo Ikut Hanwha Dream Race 8+

👤Basuki Eka Purnama 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 04:45 WIB
Dengan biaya pendaftaran Rp50.000, setiap peserta Hanwha Dream Race 8+ telah berdonasi senilai Rp22.500 untuk membantu anak dan lansia yang...
AFP/GIUSEPPE CACACE

Madame Tussauds Buka Cabang Di Dubai

👤Widhoroso 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 00:19 WIB
MUSEUM patung lilin terkenal di dunia, Madame Tussauds membuka cabang di Dubai, Uni Emirat...
Medcom

Pemerintah Daerah Perlu Gencarkan Edukasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

👤Widhoroso 🕔Senin 18 Oktober 2021, 23:44 WIB
Pemerintah daerah perlu menggencarkan edukasi mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi kepada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya