Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian, lembaga, perguruan tinggi dan mitra melakukan rapat persiapan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Sistem Penanggulangan Bencana Epidemi.
Latar belakang penyusunan RSNI ini adalah permasalahan pandemi covid-19 yang telah melanda dunia dan berdampak pada berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.
Permasalahan ini hampir terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia, yang dianggap masih belum siap dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan standar yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam penanggulangan bencana epidemi dalam bentuk SNI jika mengalami bencana serupa ke depannya.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Udrekh menjelaskan mengenai pentingnya penyusunan RSNI Sistem Penanggulangan Bencana Epidemi.
“Dokumen RSNI ini diharapkan menjadi dokumen yang operasional untuk dapat diterapkan langsung di lapangan sesuai dengan arahan Presiden saat Rakornas BNPB tahun 2021 agar kita tidak sibuk menyusun banyak pedoman dan standar tapi tidak operasional,” ujar Udrekh dalam keterangan resmi, Rabu (21/4).
Baca juga: BNPB Berikan Stimulan Rehab Rumah Rusak Dampak Gempa Malang
Sementara itu, Asisten Profesor dari Universitas Kobe Mizan Bustanul Fuady Bisri selaku konseptor menyampaikan RSNI ini akan disusun selama 6 bulan ke depan.
“Kegiatan penyusunan awal dokumen RSNI akan lebih banyak melibatkan anggota gugus kerja dan jika draft dokumen sudah siap akan dilanjutkan pembahasan bersama Komite Teknis 13-08,” ujar Mizan.
Mizan juga menambahkan pendekatan proses penyusunan yang digunakan dalam penyusunan RSNI ini ada 4 yaitu tidak memulai dari nol, berbasis keilmuwan, belajar serta membuat bersama mitra, dan hasil dapat digunakan sebagai kebutuhan pengguna.
Ditargetkan RSNI ini dapat dikonsensuskan sebelum Oktober 2021 agar dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan.(OL-5)
Dilantiknya Benyamin Paulus yang seorang dokter spesialis paru sebagai wakil menteri kesehatan membawa harapan baru untuk penanggulangan tuberkulosis (TB) di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan selama tidak ada deklarasi epidemi di daerah maka korban keracunan MBG akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Hari AIDS Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 1 Desember, menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran global tentang HIV/AIDS
PENYAKIT yang ditetapkan menjadi pandemi memiliki sedikitnya 3 syarat dan cacar monyet tidak memilikinya.
Direktur Departemen Layanan Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Palestina, Rami Al-Abadia, memperingatkan bahaya epidemi di seluruh Jalur Gaza akibat dampak perang Israel melawan Hamas.
SEBANYAK 176 orang dengan 31 di antaranya di bawah 14 tahun telah meninggal dunia akibat wabah demam berdarah dengue (DBD) tahun ini di Bangladesh.
Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan setiap hari guna memastikan proses pemulihan administratif bagi para korban berjalan efektif.
Mahfud MD menyoroti langkah kepolisian yang menetapkan Roy Suryo cs sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Sejumlah pemukiman warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi serta adanya tanggul yang jebol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved