REKTOR IPB University, Arif Satria mengungkap plus minus penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud, sesuai keputusan rapat paripurna DPR.
"Penggabungan dua kementerian itu memang ada kelebihan dan kekurangan," katanya dalam diskusi Perspektif Indonesia, Menakar Riset Tanpa Kemenristek, Sabtu (17/4).
Untuk plusnya, jelas Arif, koordinasi riset di kampus akan lebih baik karena berada di bawah satu kementerian. Sementara, untuk lembaga riset koordinasi dapat dilakukan melaui BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).
"Kalau BRIN sebagai regulator maka kampus-kampus dan lebaga riset sebagai operator," imbuhnya.
Setelah kedua kementerian melebur, Arif berharap keduanya tetap meningkatkan kolaborasi riset baik dari perguruan tinggi maupun lembaga riset nasional dengan pemerintah dan pihak industri atau swasta. Pasalnya, di negara-negara maju ketiga pihak tersebut menjadi penentu kemajuan riset dan inovasinya.
"Kalau dekat kita tidak perlu investasi lebih banyak karena peralatan bagus-bagus. Itu bisa diakses oleh perguruan tinggu itu kita akan sangat produktif. Mahasiswa kami bisa mengakses dan peneliti bisa mengajar di kampus, ada semacam exhange," tukasnya.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan BRIN seharusnya memang menjadi regulator yang bersifat mengkoordinator baik dengan lembaga, perguruan tinggi, K/L maupun dengan swasta.
"BRIN ini merupakan badan negara yang otonom untuk mempertemukan pihak-pihak itu," tandasnya. (H-2)
