SECARA sosiologis ada dua kelompok intelektual, yaitu intelektual yang kiprah dan pemikirannya berpijak pada cita-cita keagamaan dan Intelektual yang netral agama. Mereka sama-sama memiliki peran dan kontribusi besar dalam perjuangan dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk segala bidang.
Itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan pembukaan Kongres VI (keenam) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) secara online. Kongres itu bertema Tegakkanlah Keadilan (Amos 5:15b) di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (10/4) dan Minggu (11/4).
"Pembangunan bangsa ini dari generasi ke generasi seharusnya membangun budaya yang menghargai peran intelektual. Dalam kondisi apapun intelektual konsisten bekerja untuk bangsa, tidak menjadi intelektual tukang yang kerja berdasarkan pesanan, apalagi mengkhianati bangsa dan negara," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/4).
Ketua Dewan Kehormatan PIKI periode 2015-2020 Hashim Djojohadikusumo berpesan sekiranya masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini yakni masalah kesenjangan yang menjadi potensi merusak memecah persatuan dan kesatuan Indonesia, semoga tema PIKI dalam Kongres VI yakni Tegakkanlah Keadilan dapat tercapai. "Visi dan misi PIKI harus disesuaikan. Bawalah visi misi PIKI ke partai politik bukan membawa visi misi partai politik ke PIKI," imbuh Ketua Dewan Penasihat PIKI Cornelius Ronowidjojo.
Ketua Dewan Pakar PIKI Pos Hutabarat dan Sekretaris Umum MPH PGI Pdt Jacklevyn Frits Manuputty turut memberikan sambutan dan pesan agar PIKI memperkuat jalinan kebangsaan dan demokrasi Indonesia. Sebagai agenda penting dari rangkaian Kongres VI PIKI, laporan pertanggungjawaban DPP PIKI periode 2015-2020 yang disampaikan oleh Ketua Umum Baktinendra Prawiro, Sekretaris Jenderal Audy WMR Wuisang, dan Bendahara Umum Martien Lutter diterima oleh 28 DPD dari 29 DPD dan dinyatakan demisioner.
Kongres VI diakhiri dengan terpilihnya Dr Badikenita Br Sitepu SE MSi sebagai Ketua Umum dan Audy WMR Wuisang STh MTh sebagai Sekretaris Jenderal PIKI periode 2020-2025. Kongres yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi itu digelar lima tahun sekali terpaksa mengalami penundaan dari seharusnya dijadwalkan pada 2020 karena pandemi covid-19.
Kongres VI menjadi berbeda karena dilakukan secara hibrida (online dan on site) tetapi tetap memenuhi ketentuan AD/ART PIKI, panitia menerapkan protokol covid-19 dengan pelaksanaan swab antigen yang dikerjasamakan dengan RS PGI Cikini. Meski tahun ini pemerintah telah melaksanakan vaksinasi, Kongres digelar satu hari setengah untuk melokalisasi penyebaran virus korona.
Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro menyatakan selama lima tahun PIKI melakukan penataan organisasi secara internal sambil tetap memberikan masukan berdasarkan kajian kepada pemerintah atas hal-hal yang terjadi dalam konteks kemasyarakatan dan berbangsa. (RO/OL-14)
