Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PANDEMI Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Penyiapan manasik di masa pandemi menjadi bagian dari mitigasi penyelenggaraan haji yang disiapkan Kementerian Agama.
“Apa dan bagaimana manasik haji di masa pandemi, akan kami bahas bersama dengan para ulama dan pakar Fiqih dalam format Bahtsul Masail,” terang Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi di Bekasi, Selasa (6/4).
"Insya Allah, forum bahtsul masa’il ini akan kita gelar pada pertengahan Ramadan 1442H," sambungnya.
Menurut Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji, pelaksanaan ibadah haji akan banyak mengalami penyesuaian seiring adanya kewajiban penerapan protokol kesehatan. Penyesuaian itu juga sudah dilakukan oleh Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah umrah.
"Ada berbagai hal yang sebelumnya dapat dilakukan di musim normal, tidak dapat dilakukan atau disesuaikan di masa pandemi. Masalah-masalah keagamaan yang terjadi sebagai dampak pandemi ini perlu dikaji," tuturnya.
"Salah satu tujuan syariat agama adalah menjaga jiwa (hifdz an-fas). Oleh sebab itu, perlu dicari satu formula agar pelaksanaan agama (hifz ad din) sejalan dengan tujuan menjaga jiwa (hifdz an-fas)," sambungnya.
baca juga: DPR Desak Diplomasi Haji Diperkuat
Kasubdit Bimbingan Jemaah Arsyad Hidayat menambahkan, Bahtsul Masail akan melakukan kajian tentang dampak kebijakan penanganan Covid-19 terhadap aspek-aspek ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Selain itu, forum ini akan melakukan kajian solusi hukum yang memberikan jaminan keabsahan pelaksanaan ibadah dan memberikan kemudahan dan ketenangan kepada jemaah haji
"Hasil bahtsul masail ini akan kami susun menjadi buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi untuk didistribusikan kepada jemaah haji," jelasnya.
Bahstul Masail ini akan diikuti oleh akademisi, perwakilan ormas Islam, forum komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, asosiasi penyelenggara umrah dan haji khusus, serta para pemerhati dan praktisi haji. (RO/OL-3)
Selain pengawasan kuota haji, Prof. Murniati juga menyoroti tentang langkah pemerintah terutama dalam penguatan tata kelola dana haji dan umrah.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menepis raker dihelat malam itu upaya kejar target pengesahan RUU akan dilakukan pada Rapat Paripurna terdekat.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved