PANITIA Kerja Haji DPR meminta Kementerian Agama lebih aktif dalam melakukan komunikasi terkait penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi yang mungkin dibuka secara terbatas oleh pemerintah Saudi Arabia.
Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan Kemenag harus bekerja maksimal dalam mempersiapkan pemberangkatan jemaah ibadah haji di masa pandemi oleh Saudi Arabia, sehingga bisa berjalan aman bagi semua jamaah haji Indonesia dalam menjalankan ibadah.
Meski pun hingga 5 April 2021 kepastian pembukaan haji dan kuota dari Saudi Arabia belum diumumkan, namun ada beberapa kebijakan yang sudah pasti diberlakukan terkait pandemi yang menimbulkan konsekuensi kenaikan BPIH.
"Misalnya pemberlakukan social distancing membuat satu kamar yang tadinya bisa dihuni 4 jamaah hanya dibatasi menjadi 2 jamaah. Juga terkait katering jamaah yang biasanya prasmanan akan berubah menjadi makanan siap saji," ungkapnya, Senin (6/4).
Baca juga: Populasi Ikan di Indonesia Terancam akibat Perubahan Iklim
Diah menyatakan sebagai wakil rakyat tentu DPR ingin terus mengupayakan agar biaya haji makin tahun makin baik dengan pelayanan lebih baik.
“PR terbesar Kemenag terkait haji itu bisa lebih efisien tetapi biaya hajinya bisa lebih rasional dengan memikirkan bahwa jamaah ini juga secara ekonomi terdampak pandemi,” ujarnya.
Diah juga menyoroti diplomasi terkait haji yang masih lemah dilakukan pemerintah. Sebagai pengirim jemaah haji dan umroh terbesar bagi Saudi, seharusnya Indonesia bisa lebih memiliki keistimewaan untuk mendapatkan layanan terbaik dari negeri gurun tersebut.
“Negara lain juga sama. Mereka masih dalam posisi menunggu. Tapi mereka sudah bisa melakukan komunikasi lebih intens untuk mendapat gambaran seperti apa haji di masa pandemi ini diberlakukan pemerintah Saudi Arabia,” terangnya.
Diplomasi yang kurang menyebabkan Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang keberangkatan, kuota jemaah hingga visa kunjungan bagi tim Panja Haji Pemerintah belum dibuka untuk dapat melakukan observasi dan persiapan secara langsung di tanah suci. Akibatnya, Indonesia belum mendapatkan gambaran jelas terkait protap pelaksanaan haji di masa pandemi.
"Pemerintah membutuhkan survey awal dengan penegakan prokes pandemi bisa diberikan untuk Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak agar bisa melakukan persiapan dan simulasi lebih matang untuk keamanan dan keselamatan jemaah di masa pandemi"
Walaupun alasan kepastian kuota menjadi ganjalan, menurut Diah, proses komunikasi untuk mencari informasi terkait kepastian transportasi, akomodasi dan tambahan fasilitas jasa pendukung lainnya masih bisa dilakukan dengan perkiraan kuota didapat Indonesia yang kemungkinan di bawah 30%.
"Kami berharap diplomasi terkait haji ini jangan sampai berulang-ulang kita lakukan tapi tidak dengan bargain yang imbang untuk memastikan ibadah jamaah kita berjalan lancar dan aman,” tukasnya. (OL-4)
