Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para penyintas bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya yakin, permasalahan pokok yang dialami para penyintas bencana tsunami dan likuifaksi di Petobo dan ribuan lainnya di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, sudah kami serap sejauh ini. Selanjutnya saya yakin para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para korban," kata Lestari, saat mengunjungi shelter pengungsian korban tsunami dan likuifaksi terbesar di Petobo, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4).
Para korban likuifaksi di Petobo sudah tinggal di hunian sementara (Huntara) itu hampir tiga tahun.
Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam kunjungan tersebut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira, Anggota DPR RI Eva Yuliana, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI koordinator penyerapan aspirasi masyatakat dan daerah, Atang Irawan dan sejumlah kader Partai NasDem di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Rerie, dirinya sudah berdiskusi secara intens dengan Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah terpilih terkait sejumlah langkah yang harus segera dilakukan.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masalah pokok terkait ketersediaan hunian yang layak bagi para korban bencana alam di Sulteng adalah ketersediaan lahan.
"Berarti ada problem pada pengadaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nah ini kita akan periksa, problemnya ini pada ketersediaan anggaran atau aspek hukum kepemilikan tanah," ujar Rerie.
Selanjutnya, tambah Rerie, tentu masalah ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Termasuk, jelasnya, soal perpanjangan Inpres 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020 lalu.
Dengan penanganan segera dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Rerie yakin, sejumlah kendala yang dihadapi para korban bencana alam di Sulteng bisa segera diatasi.
Pada kesempatan itu, Rerie menyerahkan 7.000 paket sembako dalam rangkaian Program NasDem Peduli, untuk korban bencana Pasigala 28 September 2018, di Sekretariat Forum Korban Likuifaksi Petobo, Sulawesi Tengah. (OL-8)
SELASA, 17 November lalu, dua anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur tewas di tangan Satuan Tugas Tinombala.
DI tengah aksi teror, warga selalu jadi korban. Di Sulawesi Tengah, yang terbaru ialah pembunuhan empat warga dan pembakaran enam rumah di lokasi transmigrasi Levono,
Wilayah Poso identik dengan serangkaian konflik yang berujung pada kericuhan.
NAMANYA Muhammad Basri. Sehari-hari, ia dipanggil Bagong. Pria asal Poso, Sulawesi Tengah, itu juga dikenal sebagai tangan kanan Santoso
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Satgas Tinombala temukan barang bukti kelompok Ali Kalora berupa alat komunikasi, amunisi senjata api, hingga peralatan masak
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved