Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para penyintas bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya yakin, permasalahan pokok yang dialami para penyintas bencana tsunami dan likuifaksi di Petobo dan ribuan lainnya di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, sudah kami serap sejauh ini. Selanjutnya saya yakin para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para korban," kata Lestari, saat mengunjungi shelter pengungsian korban tsunami dan likuifaksi terbesar di Petobo, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4).
Para korban likuifaksi di Petobo sudah tinggal di hunian sementara (Huntara) itu hampir tiga tahun.
Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam kunjungan tersebut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira, Anggota DPR RI Eva Yuliana, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI koordinator penyerapan aspirasi masyatakat dan daerah, Atang Irawan dan sejumlah kader Partai NasDem di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Rerie, dirinya sudah berdiskusi secara intens dengan Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah terpilih terkait sejumlah langkah yang harus segera dilakukan.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masalah pokok terkait ketersediaan hunian yang layak bagi para korban bencana alam di Sulteng adalah ketersediaan lahan.
"Berarti ada problem pada pengadaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nah ini kita akan periksa, problemnya ini pada ketersediaan anggaran atau aspek hukum kepemilikan tanah," ujar Rerie.
Selanjutnya, tambah Rerie, tentu masalah ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Termasuk, jelasnya, soal perpanjangan Inpres 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020 lalu.
Dengan penanganan segera dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Rerie yakin, sejumlah kendala yang dihadapi para korban bencana alam di Sulteng bisa segera diatasi.
Pada kesempatan itu, Rerie menyerahkan 7.000 paket sembako dalam rangkaian Program NasDem Peduli, untuk korban bencana Pasigala 28 September 2018, di Sekretariat Forum Korban Likuifaksi Petobo, Sulawesi Tengah. (OL-8)
Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kabupaten Poso sebagai kawasan Warisan Geologi (Geoheritage) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 265.K/GL.01/MEM.G/2025.
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Lestari Moerdijat dorong kolaborasi Kemenkes dan Kemendikdasmen untuk skrining kesehatan mental siswa guna atasi ancaman gangguan jiwa generasi muda.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved