Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para penyintas bencana alam di Sulawesi Tengah.
"Saya yakin, permasalahan pokok yang dialami para penyintas bencana tsunami dan likuifaksi di Petobo dan ribuan lainnya di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, sudah kami serap sejauh ini. Selanjutnya saya yakin para pemangku kepentingan segera memberikan solusi hunian yang layak bagi para korban," kata Lestari, saat mengunjungi shelter pengungsian korban tsunami dan likuifaksi terbesar di Petobo, Sulawesi Tengah, Jumat (2/4).
Para korban likuifaksi di Petobo sudah tinggal di hunian sementara (Huntara) itu hampir tiga tahun.
Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam kunjungan tersebut didampingi Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Rusdy Mastura, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira, Anggota DPR RI Eva Yuliana, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI koordinator penyerapan aspirasi masyatakat dan daerah, Atang Irawan dan sejumlah kader Partai NasDem di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut Rerie, dirinya sudah berdiskusi secara intens dengan Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah terpilih terkait sejumlah langkah yang harus segera dilakukan.
Berdasarkan hasil diskusi tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masalah pokok terkait ketersediaan hunian yang layak bagi para korban bencana alam di Sulteng adalah ketersediaan lahan.
"Berarti ada problem pada pengadaan tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Nah ini kita akan periksa, problemnya ini pada ketersediaan anggaran atau aspek hukum kepemilikan tanah," ujar Rerie.
Selanjutnya, tambah Rerie, tentu masalah ini juga akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
Termasuk, jelasnya, soal perpanjangan Inpres 10/2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, yang masa berlakunya berakhir pada Desember 2020 lalu.
Dengan penanganan segera dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Rerie yakin, sejumlah kendala yang dihadapi para korban bencana alam di Sulteng bisa segera diatasi.
Pada kesempatan itu, Rerie menyerahkan 7.000 paket sembako dalam rangkaian Program NasDem Peduli, untuk korban bencana Pasigala 28 September 2018, di Sekretariat Forum Korban Likuifaksi Petobo, Sulawesi Tengah. (OL-8)
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
Berdasarkan dugaan awal, kebakaran kemungkinan disebabkan oleh arus pendek listrik (korsleting) terjadi percikan api di atap Makodim yang merambat ke bagian yang lain.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Upaya menjadikan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan peta jalan yang jelas, mudah dipahami, dan disepakati pemangku kepentingan.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Inisiatif untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mulai dicanangkan sejak 2023.
Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua individu memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Semangat persatuan yang dibangun harus benar-benar mampu diwujudkan dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved