Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PARTAI Golkar akan menggelar kegiatan acara nonton bersama di bioskop sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman nasional yang mengalami penurunan jumlah penonton yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19. Kegiatan nonton bersama ini juga bagian dari giatkan menonton aman di bioskop dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO), Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (31/3).
Menurut Meutya Hafid, kegiatan nonton bersama di bioskop dengan penerapan prokes ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Komite PC-PEN dipimpin Menko Perekonomian Arilangga Hartarto juga engajak masyarakat untuk kembali menonton film di bioskop dengan penerapan prokes sebagai bagian dari pemulihan ekonomi di sektor ekonomi kreatif dalam hal ini industri perfilman.
“Ketum Golkar pak Airlangga Hartarto mendorong kader-kader Golkar di berbagai daerah untuk ikut mendukung industri perfilman sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan gerakan menonton film lokal di bioskop dengan penerapan prokes yang ketat,” ujar Meutya.
Dalam kaitan ini, Partai Golkar bersama unsur DPD Partai Golkar di daerah akan menggelar nonton bersama di bioskop dengan penerapan prokes yang ketat.
“Jumlah penontonnya 3200 orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan 27 layar yang diputar secara serentak, yang ditonton film Habibie Ainun 3 dan beberapa film nasional lainnya, di bioskop pada hari ini,” kata Meutya Hafid.
Meutya mengatakan untuk acara nonton bersama di wilayah DKI Jakarta akan diselenggarakan di bioskop XXI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Rencananya kegiatan nonton bersama Partai Golkar ini akan dihadiri, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pada bagian lain, kegiatan nonton bersama yang diinisiasi Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar itu sekaligus dalam rangka menyambut 71 tahun Hari Film Nasional dan peringatan 100 tahun tokoh perfilman Indonesia, H Usmar Ismail. (RO/OL-09)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved