Siapkan SDM Unggul melalui Program SMK Pusat Keunggulan

PENYIAPAN sumber daya manusia (SDM) menjadi hal mutlak untuk memastikan bonus demografi Indonesia di masa mendatang benar￾benar menjadi ‘bonus’ dan bukan bencana demografi.

Salah satu sektor SDM yang harus disiapkan ialah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan bagian terbesar pada struktur pirami￾da dunia kerja. Karena itu, pendidikan SMK diharapkan menghasilkan lulusan yang menciptakan SDM yang siap kerja, kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Merdeka Belajar episode delapan, yakni SMK Pusat Keunggulan (PK). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto menyebut pengembangan pendidikan vokasi kali ini memiliki filosofi tersendiri. Yakni memastikan output program SMK PK yaitu SDM yang unggul.

“Bukan sekadar bikin gedung baru dan alat. Itu kata kuncinya. Seperti lirik lagu In￾donesia Raya--ini arahan Mas Menteri--bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya,” ujar Wikan dalam acara bincang interaktif dengan media secara virtual, Jumat (19/3).

Menurut Wikan, SMK PK akan dijadikan akselerator di antara 14.000 SMK yang ada di seluruh Indonesia. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak memilih semuanya, antara lain karena keterbatasan anggaran. Adapun SMK PK ini bertujuan memastikan link and match sekolah dan industri atau dunia kerja.

“Tidak hanya MoU, tanda tangan, foto-foto, masuk koran, tetapi ada delapan paket minimum yang harus dipenuhi,” tegasnya.

Delapan aspek link and match harus dipenuhi untuk mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja. Pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek softskills, hardskills, dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis project riil dari dunia kerja (project based learning) untuk memastikan hardskills, softskills, dan karakter yang kuat.

Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja.

Keempat, praktik kerja lapangan/industri minimal satu semester.

Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja.

Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin.

Ketujuh, dilakukannya riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan riil industri.

Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.

Untuk memastikan output SDM unggul, program ini juga ingin memastikan kepala sekolah dan guru-guru memiliki
mindset berani melakukan perubahan dan berinovasi.

Wikan menyatakan bahwa konteks keunggulan dalam SMK PK bukan pada eksklusivitas atau sekolah favorit. Namun, karakter unggul dari SMK PK diharapkan menjadi SMK yang bisa memberikan imbas kepada SMK lain.

“SMK yang bisa menjadi pelatih SMK lain sehingga unggulnya unggul bersama. Bahkan infrastruktur yang kita berikan ke SMK PK itu harus boleh dipakai guru SMK lain untuk mengembangkan diri,” jelasnya.

Seleksi transparan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud M Bakrun mengatakan tahun ini ditargetkan ada kurang lebih
900 SMK PK. Target tersebut terdiri atas 491 SMK yang tahun kemarin mendapatkan bantuan SMK Center of Excellence (CoE).

“Jadi yang baru sekitar 400 sekian. SMK CoE saat ini juga kita minta untuk mendaftar ulang. Nanti kita verifikasi untuk menentukan masuk level berapa SMK-SMK yang sudah kita kasih bantuan tahun kemarin,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Bakrun mengatakan program SMK CoE tahun lalu masih berfokus kepada sarana prasarana. Sementara tahun ini bantuannya lebih dititikberatkan pada bantuan nonfisik seperti penguatan kerja sama industri, penyelarasan kurikulum, pembentukan karakter kerja, dan lain-lain.

“Untuk yang baru, kita sudah mulai pendaftaran dan berakhir 20 Maret (2021). Pendaftarnya sekitar 3.000,” kata Bakrun. “Adapun bantuan yang kita berikan untuk yang baru adalah fisik dan non-fisik. Fisik itu adalah bangunan dan peralatan, non-fisiknya seperti yang dikatakan tadi, kerja sama industri, penyelarasan kurikulum, dan lain-lain,” imbuhnya.

Bakrun juga menegaskan bahwa proses seleksi untuk SMK PK dilakukan dengan sangat transparan. Proses ini juga dilakukan bersama berbagai pihak seperti akademisi, forum rumah vokasi, dan lain-lain.

SMK yang mengikuti program SMK PK ini akan mendapatkan manfaat-manfaat pengembangan sekolah. Antara terjadinya percepatan pencapaian lulusan yang berkarakter, berstandar dunia usaha/industri/kerja dan memiliki daya saing sesuai dengan profil Pelajar Pancasila.

Selain itu adalah peningkatan mutu pendidikan melalui link and match dengan industri; meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru dalam memimpin perubahan di SMK; mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan dan percepatan digitalisasi; peningkatan sarana praktik siswa melalui pembangunan/renovasi ruang dan pengadaan peralatan berstandar industri; dan kesempatan untuk menjadi Sekolah Penggerak/Pengimbas perubahan bagi SMK lainnya.

Untuk menjadi SMK PK, sekolah dapat mendaftar pada laman SMK PK yang ditautkan pada Aplikasi TAKOLA SMK setelah Juknis tayang di Aplikasi TAKOLA SMK. Adapun laman SMK PK dapat diakses melalui http://smk.kemdikbud.go.id/smkpk.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mendorong semua pihak untuk turut mendukung program SMK PK. Mulai dari pemerintah pusat maupun daerah, industri hingga perguruan tinggi, menurutnya, perlu berkolaborasi untuk menyukseskan salah satu kebijakan Merdeka Belajar itu.

Nadiem mengatakan pentingnya program itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dan menghasilkan lulusan yang siap diserap dunia industri. Sekitar 859 SMK yang turut dalam program SMK PK pun akan difokuskan pada 7 sektor pekerjaan yang sangat dibutuhkan, bahkan hingga 30-40 tahun ke depan.

Sektor-sektor itu ialah ekonomi kreatif, permesinan dan konstruksi, hospitality, care service, maritim, pertanian, kerja sama luar negeri. Selain menjadi potensi keunggulan Indonesia, sektor-sektor tersebut pun dinilai belum bisa digantikan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligent).

“Jadi ke-7 sektor ini yang menurut kami kriterianya adalah pekerjaan-pekerjaan ini akan selalu dibutuhkan di Indonesia selama 30-40 tahun ke depan. Ini adalah sektor-sektor yang tidak bisa digantikan dengan AI,” ungkapnya dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 8: SMK PK me￾lalui virtual, Rabu (17/3). (Ifa/Van/S2-25)