BKKBN Usulkan Konsep Baru Guna Tekan Angka Stunting

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengusulkan kepada DPR RI dan Kementerian Keuangan agar bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan langsung kepada aparat desa.

Hal itu untuk mencegah kebosanan masyarakat untuk mengonsumsi sembako. Seperti diketahui, isi dari bantuan makanan yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya adalah biskuit.

“Saya paham bahwa kelebihan biskuit yang diberikan dalam bantuan sembako kemarin itu di antaranya kemasannya cukup bisa bertahan lama kadar kandungan nutrisi, mineral, protein, baik mikro maupun makronya, dan itu sudah terukur dengan baik,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada acara webinar bertajuk Kecukupan Gizi Bagi Milenial Untuk Melahirkan Generasi Emas 2045.

Menurut Hasto, bantuan sembako memiliki kelemahan. Pertama, kebosanan terhadap makanan yang ada di dalam sembako itu.

“Masyarakat itu kalau dikasih biskuit terus menerus itu kan bosan. Kesannya itu, biskuit itu adalah roti,” tuturnya.

Selain itu, pembagian sembako dengan cara-cara lama itu seringkali terlambat sampai ke masyarakat.

“Itu pengalaman saya waktu menjadi Bupati di Kulon Progo. Jadi seperti mendistribusikan barang, jalurnya panjang sekali,” tambahnya.

Karenanya, Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian baru untuk bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga, makanan bergizi bisa diolah langsung oleh ibu-ibu PKK di desa.

Hal itu bisa membuar makanan bervariasi sehingga masyarakat tidak menjadi bosan mengonsumsinya.

“Saya usulkan dan mudah-mudahan disetujui oleh DPR dan juga Kementerian Keuangan karena ini penting, agar bantuan sembako itu langsung disalurkan kepada aparat desa. Di desa itu kan ada PKK, bidan, kader bisa dari Aisyiyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya yang menjadi tim pendamping,” sambungnya.

Smeentara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan penanganan stunting di Indonesia.

“Sudah banyak kebijakan dan upaya yang dilakukan, namun untuk hasil yang maksimal, perlu koordinasi dan terobosan secara menyeluruh mulai upaya pencegahan hingga upaya intervensi terhadap balita yang dikategorikan beresiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melakukan terobosan,” ujar Agus (OL-8)