KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah tak menjadikan vaksinasi guru sebagai dasar pembukaan sekolah tatap muka pada Juli mendatang. Pemerintah hendaknya lebih mengutamakan persiapan insfrastruktur dan protokol kesehatan di sekolah.
''Pemerintah harus memastikan seluruh protokol kesehatan sudah disosialisasikan ke warga sekolah, termasuk orang tua siswa. Tanpa itu, potensi sekolah menjadi klster baru covid-19 menjadi sangat besar,'' ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan resminya, Sabtu (20/3).
Ahli epidemiologi Griffith University, dr. Dicky Budiman, juga mengatakan indikator pelaksanaan sekolah tatap muka tidak bisa hanya berpatokan pada proses vaksinasi covid-19 untuk para guru.
Baca juga: Masih Ada 69 Kabupaten/Kota yang masih Doyan Berkerumun
"Vaksinasi hanya salah satu saja bagian dari upaya untuk mengamankan proses tatap muka. Dan vaksinasi ini bukan terbatas pada guru tapi siswa, staf sekolah termasuk keluarga siswa, keluarga guru dan masyarakat," kata Dicky ketika dihubungi Sabtu (20/3).
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI tengah menggodok konsep sekolah percontohan yang dimungkinkan buka di tengah pandemi ini.
Menurut Riza Patria rencana pembukaan sekolah itu tentunya dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan dengan pembatasan murid sebanyak 50%. Pembukaan sekolah percontohan yang ditunjuk ini pun memerlukan persetujuan dari semua pihak termasuk orang tua murid.
"Jakarta belum memutuskan untuk dibuka (sekolah). Namun, demikian sekarang dinas pendidikan tengah membuat satu konsep pilot project di beberapa sekolah di Jakarta untuk percontohan dimungkinkannya tatap muka," katanya, Jumat (19/3) malam.
Anggota Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, Rani Mauliani, mengingatkan Pemprov DKI untuk menjadikan kesiapan protokol kesehatan yang ketat sebagai perhatian utama. Pasalnya, para murid belum mendapatkan vaksin sehingga masih rentan tertular.(Wan/Hld/X-10)
