IDI Ingatkan Pembukaan Sekolah Belum Bisa Nasional

RENCANA pemerintah untuk membuka sekolah dan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 disambut baik banyak kalangan. Kendati demikian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan semua pihak yang terkait menyiapkan dengan sungguh-sungguh indikator yang dibutuhkan agar tidak terjadi penularan covid-19.

Menurut Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi indikator itu mungkin tidak bisa secara nasional tetapi indikator wilayah. "Jadi strateginya adalah strategi kewilayahan,” kata Adib pada konferensi pers tentang Jelang 1 Tahun Pandemi Covid -19 di Indonesia.

Ia menjelaskan pada saat kebijakan mengedepankan indikator wilayah, maka harus ada indikator yang dibuat untuk menjadi pedoman, seperti positivity rate, jumlah kasus, dan lainnya. Dengan begitu, apabila aktivitas masyarakat akan dimulai, semua harus mempertimbangankan hal tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari pembukaan sekolah dan PTM yakni kesiapan sekolah seperti ventilasi udara, durasi yakni berapa lama masa pembelajarannya, tempat cuci tangan, serta hal lainnya yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, dalam peluncuran vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), mengisyaratkan adanya harapan baru pada sektor pendidikan yang terpuruk akibat pandemi. Menurut Nadiem jika vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan selesai pada akhir Juni 2021, maka tahun ajaran berikutnya, pada Juli 2021, bisa diadakan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kebijakan ini dikeluarkan karena semakin muda peserta didik atau jenjang sekolah, semakin sulit melakukan pendidikan jarak jauh. Siswa jenjang PAUD dan SD misal membutuhkan interaksi fisik dan pembelajaran tatap muka.

Bahkan United Nations Children’s Fund (Unicef) menyatakan dalam laporannya pada Desember 2020, terdapat sekitar 938 anak putus sekolah akibat pandemi covid-19. Faktor utama yang menjadi penyebab putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi.

Saat ini kondisi mulai sedikit membaik karena sejumlah daerah mulai menerapkan berbagai inovasi PJJ disesuaikan dengan keadaan infrastruktur daerah seperti bekerja sama dengan stasiun televisi dan radio lokal. Sejumlah guru juga mampu menciptakan inovasi yang membuat PJJ diselingi dengan kunjungan ke rumah siswa pada saat-saat tertentu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kemendikbud juga melakukan pengembangan mutu guru agar dapat mengajar PJJ dengan baik, memberikan bantuan gawai dan pulsa.  Perbaikan jaringan internet di daerah juga dikebut untuk memperlancar PJJ.(Ant/H-1)