Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi tindakan konkret PDI Perjuangan (PDIP) yang menginisiasi cinta lingkungan melalui gerakan menanam pohon di seluruh Indonesia.
Gerakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun PDIP ke-48.
Jokowi menilai kegiatan tersebut sangat sesuai dengan salah satu visi misi pemerintah yakni melakukan pemulihan lingkungan dan rehabilitasi lingkungan.
Pemulihan lingkungan, sambung kepala negara, merupakan sebuah hal yang tidak bisa dilepaskan dari upaya pembangunan negara ke depan.
"Ini adalah bagian dari pembangunan green economy, green product. Saya telah menginstruksikan, dalam empat tahun ke depan, kita akan melakukan rehabilitasi perbaikan hutan mangrove kurang lebih 630.000 hektare di seluruh tanah air. Kita tangani sampai tahun 2024," ujar Jokowi kata dalam sambutannya di HUT ke-48 PDIP, Minggu (10/1).
Atas dasar itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan pusat pembibitan untuk memproduksi bibit-bibit yang nantinya akan disebar ke seluruh Tanah Air.
Pemerintah pun sudah menyiapkan lima lokasi pembibitan di lima provinsi yang diproyeksikan bisa menghasilkan 50 juta benih pohon dalam setahun.
Sebagaimana diketahui, selain penanaman pohon, rangkaian HUT PDIP juga diisi dengan kegiatan bersih-bersih sungai. 'Cinta Ciliwung Bersih' digalakkan di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, sungai-sungai di seluruh Indonesia juga dibersihkan oleh kader-kader PDIP sekaligus mengampanyekan gerakan tidak membuang sampah ke sungai. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved