Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi dengan alokasi anggaran sebesar 4,7 Triliun Rupiah.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR-RI Nur Azizah Tamhid dalam pertemuannya dengan warga Perumahan Villa Jatirasa, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/12).
"Sudah ada alokasi anggaran Rp 4,7 triliun untuk normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi, kami mohon agar masyarakat turut mengawasi dan mendoakan pekerjaan ini agar terlaksana dengan baik," kata Nur Azizah.
Terkait bencana banjir di Kota Bekasi, Nur juga sudah meninjau ke lokasi di Perumahan Villa Jatirasa, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barar, pada Rabu (23/12).
Didampingi Nur Mahmudi Isma’il saat ke lokasi, selain mendengar aspirasi dari warga Nur Azizah juga meninjau rumah Pak Amran dekat kantor RW 12 yang hancur akibat terdampak banjir. Masih berdekatan dengan Hari Ibu, dia juga memberikan bantuan kepada 4 orang ibu yang rumahnya hancur akibat banjir 1 Januari 2020 dan 25 Oktober 2020 lalu.
"Saya turut prihatin. Saya berharap para ibu terus meningkat rasa syukur, perbanyak berdzikir dan berdoa agar istiqomah beribadah, beramal sholeh pada akhir hayat mencapai Husnul Khotimah," kata politikus dari Fraksi PKS ini.
"Selain itu, Ibu-ibu diharapkan tetap mau turut aktif bermasyarakat agar dapat membimbing masyarakat dan para pemuda untuk lebih giat belajar, disiplin bekerja, kreatif dan produktif, bertekad untuk mandiri, pantang menganggur, mengemis, apalagi mengganggu orang lain, sebagaimana yang dicontohkan Pak Amran yang kreatif mengubah sampah sebagai sumber masalah menjadi berkah," paparnya..
"Saya juga berterimakasih kepada para kader Posyandu dan PKK, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, masih aktif melaksanakan berbagai kegiatan termasuk melakukan pengecekan kesehatan warganya meski dengan cara sweeping / datang ke rumah ditengah kondisi pandemi Covid-19 seperti ini," ucap Nur Azizah.
Nur Azizah mengaku diinformasikan anggota DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, bahwa ada kondisi rumah warga yang memprihatinkan akibat banjir lalu sehingga berinisiatif untuk meninjau langsung lokasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir lalu.
Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat hendaknya berusaha serta bahu membahu bersama masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni warga tidak mampu, terutama akibat banjir.
Rencananya, akan dilakukan advokasi proposal bantuan perbaikan rumah bagi korban banjir yang kurang mampu kepada berbagai sumber yang memungkinkan.
“Pulang dari sini, akan saya coba perjuangan sebagai sinergitas antara Program Rutilahu dari Pemerintah Pusat dan juga bantuan yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Terkait. Semoga Bapak Wali Kota, bisa memberikan bantuan bagi warga yang memang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah kota," ujar Latu Har Hary, Anggota DPRD Kota Bekasi. (RO/OL-09)
Sebanyak 16 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur masih terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 30-80 cm. Banjir Jakarta Timur terjadi karena luapan Sungai Ciliwung.
Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, peristiwa itu terjadi pada pukul 15.30 WIB.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga dan Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatan sejumlah bencana pada Minggu malam (3/8).
Asisten pembangunan DKI diminta agar merapikan dan mengelola dengan baik sepanjang sungai Ciliwung. Dengan begitu, bisa dijadikan tempat warga menikmati kota pada akhir pekan
Berdasarkan pendataan BPBD Kota Cimahi, ada 11 rumah dan satu sekolah yang terdampak banjir di Kelurahan Utama
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved