Belum Ada Keputusan Vaksinasi Mandiri

PEMERINTAH telah menyiapkan dua skema pelaksanaan vaksinasi covid-19, yaitu skema mandiri untuk 75 juta masyarakat dan skema subsidi untuk 32 juta jiwa. Namun, hingga saat ini belum dijabarkan lebih lanjut soal skema mandiri.

“Belum ada kebijakan pemerintah tentang hal itu,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Wiku dihubungi terkait dengan mulai banyaknya rumah sakit swasta yang membuka layanan reservasi vaksin covid- 19. Salah satunya RS Universitas Islam Indonesia (UII) yang melayani reservasi vaksin covid-19 dengan perjanjian (appointment). Berdasarkan informasi pada akun Instagram RS tersebut, masyarakat yang berminat dapat menghubungi nomor Whatsaap dengan menyertakan nama, nomor telepon, dan alamat domisili. Selain itu, RS Bunda Jakarta juga membuka layanan terkait vaksin covid-19 melalui call center.

Wiku menegaskan, hingga saat ini pemerintah memutuskan untuk mendahulukan pemberian vaksin covid-19 buatan perusahaan Sinovac yang didatangkan dari Tiongkok untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendukung fasilitas layanan kesehatan.

“Iya masih seperti itu,” imbuhnya.

Juru Bicara Program Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, menambahkan terkait program vaksinasi mandiri masih dalam tahap proses perencanaan.

Apabila telah diputuskan, pemerintah akan menginformasikan kepada masyarakat.

“Nanti akan diinfokan secara bertahap informasi lebih lanjut, ya,” ujar Nadia ketika dihubungi di tempat terpisah tadi malam.

Mengenai informasi layanan reservasi vaksin covid-19 oleh rumah sakit swasta itu, menurut Nadia, bisa diklarifikasi pada fasilitas layanan kesehatan tersebut.

“Kalau terkait RS yang membuka pendaftaran, itu bisa diklarifikasi langsung,” tuturnya.

Prioritas Jawa-Bali

Pada kesempatan terpisah kemarin, Nadia juga menegaskan pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin covid-19 tahap awal di Pulau Jawa dan Bali lantaran daerah itu memiliki tingkat penyebaran virus yang tinggi.

‘’Tingginya kasus aktif tersebut dipicu kepadatan penduduk sehingga risiko penularan pun meningkat. Apalagi, sebanyak 60% penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan Bali,’’ ujarnya.

Dia menyebut pemerintah memastikan vaksin covid-19 yang disediakan untuk masyarakat bermutu aman. Begitu juga sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac yang telah tiba, tetapi penggunaannya harus menunggu izin yang diterbitkan Badan POM dan MUI.

“Kita sudah pemerintah memastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat ialah vaksin yang bermutu aman dan memenuhi regulasi dari Badan POM dan MUI,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah akan mengelola sistem distribusi vaksin covid-19 secara terintegrasi bersama. Sistem distribusinya akan dikelola dengan dashboard data yang terintegrasi dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Pemerintah dalam hal ini, KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, PT Bio Farma, dan pihak terkait lainnya sedang berkomunikasi secara intensif untuk memastikan proses pendistribusian yang profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas. (Fer/X-10)