Erick Thohir: Presiden Minta Distribusi Vaksin Harus Transparan

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar vaksinasi benar-benar bisa berjalan secara baik dan transparan, baik vaksinasi bantuan pemerintah ataupun yang mandiri.

Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN),  pemerintah melalui BUMN sudah melakukan pertemuan dengan para walikota, gubernur, media dan akan dilanjutkan pertemuan dengan Kadin, universitas dan rektor.

"Vaksinasi ini harus berjalan terbuka dan transparan," kata Erick, usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin malam (30/11).

Saat ini pemerintah sedang menunggu hasil dari BPOM, untuk kemungkinan dikeluarkannya emergency use authority atau izin edar untuk darurat. Maka kalau itu terjadi, bisa saja vaksin yang telah diuji klinis dan diproses, bisa didistribusikan pada minggu ke dua atau ketiga Januari 2021.

"Tetapi untuk vaksin jadi, artinya bukan kita yang proses, bisa saja lebih cepat (distribusi)nya karena izinnya berbeda," yakin Erick.

Indonesia, kata Erick, tidak menutup kemungkinan untuk juga bisa memanfaatkan vaksin lain seperti Pfizer. Sesuai Perpres No 99 tahun 2020, keputusan akan jenis vaksin, harga dan jumlah menjadi wewenang Kementerian Kesehatan. Tentu vaksin yang dipilih pemerintah adalah yang sudah disetujui WHO dan telah melalui uji klinis, apapun mereknya.

Baca juga : Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin Covid-19

"Namun, distribusi vaksin menggunakan jalur rantai dingin. Indonesia selama bertahun-tahun menggunakan distribusi vaksin dengan suhu 2-8 derajat celcius. Sudah pasti pemerintah akan menggunakan vaksin yang bisa didistribusi pada suhu tersebut,"

Bila ada kebijakan lain, yaitu menggunakan vaksin Pfizer atau Moderna , tetap akan dimungkinkan. Namun harus menghitung risiko distribusi, untuk meminimalisir kerusakan kandungan vaksin. Kedua vaksin tersebut masing-masing harus disimpan di dalam suhu minus 20 dan minus 70 derajat Celsius.

"Makanya menjadi pertimbangan itu menjadi kompleks. Tetapi yang sudah diputuskan yaitu berjalannya satu data, baik vaksinasi yang diberikan pemerintah maupun vaksin mandiri memakai satu data. Karena kompleksitasnya vaksin disuntik dua kali, dengan vaksin yang sama (merknya) dengan tenggang waktu yang sama," kata Erick. (OL-2)