Mayoritas Masyarakat Bersedia Divaksinasi

SURVEI penerimaan vaksin covid-19 oleh Unicef menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi. Survei lembaga PBB untuk dana anak ini juga menyatakan pemahaman masyarakat mengenai rencana penyediaan vaksin oleh pemerintah sangat tinggi.

“Hampir 65% responden bersedia divaksinasi saat vaksin sudah tersedia. Kemudian, 27% masyarakat masih ragu-ragu, dan yang menolak amat kecil, hanya 7,6%. Selain itu, 75% responden juga menyatakan sudah mengetahui rencana pemerintah untuk menyediakan vaksinasi tersebut,” jelas Unicef Communications Development Specialist Rizky Ika Safitri di acara Prime Talk Metro TV, kemarin.

Dari hasil survei itu, Papua menjadi daerah dengan penerimaan terhadap vaksinasi paling tinggi dengan angka 75%, disusul beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Daerah dengan penerimaan vaksinasi terendah berada di Aceh dengan tingkat penerimaan 46%. Selain itu, provinsi di Pulau Sumatra, Sulawesi, dan Maluku pun dikatakan menjadi daerah yang memiliki penerimaan rendah.

“Memang, penerimaan atas vaksinasi berbeda-beda berdasarkan geografis, status pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya. Namun, ini menunjukkan masyarakat sudah teredukasi soal vaksin,” ungkapnya.

Fitri menegaskan survei itu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dengan melakukan strategi pelaksanaan dan komunikasi yang berbasiskan data. Dengan begitu, tantangan penyediaan vaksin akan jadi lebih mudah ditemukan.

Misalnya, 7,6% masyarakat menolak jika berkaitan dengan hal keamanan, maka strategi komunikasi pemerintah ialah memaparkan keamanan dan efektivitas vaksin.

“Saya mau pastikan bahwa vaksinasi atau imunisasi ini ialah intervensi kesehatan masyarakat yang terbukti ampuh, efektif dan aman. Bahkan ini menyelamatkan puluhan juta jiwa setiap hari guna mencegah kematian dan kecacatan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi,” ucapnya.

“Apalagi, kita sudah melakukan imunisasi sejak puluhan tahun lamanya, maka sekarang kita nggak lagi melihat penyakit polio dan lainnya ini karena imunisasi. Masyarakat harus meyakini bahwa ini intervensi yang terbukti efektif untuk melindungi kita semua,” pungkas Fitri.

Kepedulian tinggi

Medical Officer EPI/IVD WHO Indonesia Vinod Kumar Bura mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap vaksin.

Meski begitu, Bura menambahkan informasi tentang efektivitas, keamanan dan berbagai hal lain untuk menambah keyakinan masyarakat harus terus digaungkan. “Survei ini dapat dipakai sebagai strategi agar masyarakat terinformasikan lebih jauh lagi tentang efektivitas vaksin. Juga perlu diketahui di Indonesia ini mayoritas orang mau dengar informasi vaksin dari pekerja medis seperti dokter dan tenaga medis lainnya,” ucap Bura.

Bura pun menegaskan vaksinasi bisa melindungi masyarakat dari serangan covid-19 yang sudah menyerang 5,98 juta orang di dunia. Artinya vaksin bakal menyelamatkan hidup masyarakat dan mengembalikan kondisi seperti semula dengan menghentikan pandemi covid-19.

“Ada tiga hal penting mengenai vaksin ini. Pertama, kita harus edukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin ini. Kedua, kita harus menyiapkan bahwa kita bisa mendistribusikan vaksin kepada masyarakat. Dan ketiga, harga vaksin bisa dikatakan terjangkau, semua bisa membeli ini. Bahkan saya yakin masyarakat kecil saja mampu membeli ini,” tutupnya.

Sebelumnya, guna membantu solusi pengadaan vaksin di Tanah Air, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) telah menghubungi hampir semua pengembang vaksin covid-19 di dunia.

“Sampai sekarang ada 11 vaksin, yang sudah masuk uji klinis (clinical trial), trial ketiga. Semuanya sudah kami hubungi kecuali tiga vaksin, yakni Moderna di AS, Gamalea atau Sputnik di Rusia, dan ketiga, vaksin baru. Kalau yang lain, sudah ada kontak dari kita,” jelas Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam acara CEO Networking 2020 secara virtual pada Selasa (24/11).

Menurut Budi, saat menghubungi para pengembang vaksin tersebut, prosedur sudah sesuai arahan dan koordinasi dari Menkes Terawan Agus Putranto, serta pengembang sesuai dengan yang ada di daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan akhir terkait dengan jenis vaksin yang dipilih, dan harganya, akan diserahkan kepada Menkes. (Des/S3-25)