Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DAMPAK pandemi Covid-19 dirasakan seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali rakyat Palestina.
Sebagaimana disampaikan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Palestina terancam mengalami resesi yang jauh lebih buruk dibandingkan negara lain akibat virus ini. Terlebih lagi, rakyat Palestina memiliki keterbatasan akses obat, vaksin, dan makanan yang sangat dibutuhkan.
Mempertahankan komitmen dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyelenggarakan kegiatan Virtual Training bertema “Indonesian FDA’s Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority”, Senin (23/11).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual selama tiga hari pada 23-25 November 2020 dibuka Kepala BPOM Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP dan dihadiri Menteri Kesehatan Palestina, Dr. Mai Al-Kaila dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Dr.Desra Percaya, Balai Besar/Balai POM, kementerian/lembaga (K/L) terkait dan 20 peserta pelatihan dari Kementerian Kesehatan Palestina.
“Situasi pandemi Covid-19 saat inilah yang melatarbelakangi dukungan teguh kami dalam memberikan bantuan teknis kepada Otoritas Regulator Palestina untuk meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Palestina,” ungkap Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam sambutannya.
“Dukungan ini sekaligus merupakan upaya kami dalam mengimplementasikan Rencana Aksi hasil pertemuan Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI pada tahun 2018 di Jakarta. Yaitu mendorong terciptanya National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) yang mandiri dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki sistem regulasi dan meningkatkan efektivitas fungsi regulasi,” lanjut Kepala BPOM.
Virtual training ini diselenggarakan untuk melanjutkan komitmen BPOM dalam membantu peningkatan kapasitas fungsi regulator Palestina melalui program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Pro PN).
Program ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018. Pada tahun ketiga ini peningkatan kapasitas difokuskan pada persiapan Pemerintah Palestina dalam membangun Regulatory Authority yang independent dalam bidang obat dan makanan.
Menkes Palestina, Dr. Mai Al-Kaila menyampaikan apresiasinya atas usulan BPOM mengenai redesign pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam format virtual guna membantu kemandirian pembentukan Otoritas Regulatori Obat dan Makanan Palestina di masa pandemi Covid-19 ini.
“Kegiatan ini merupakan salah satu pendekatan penerapan strategi perkuatan kapasitas serta dorongan untuk mendukung akses obat dan makanan dalam menghadapi pandemi Covud-19 di Palestina. Hal ini sejalan dengan prioritas Palestina di bidang kesehatan, tertuang dalam National Policy Agenda of the State of Palestine Year 2017 – 2022, yaitu Quality Health Care for All,” jelasnya.
Dalam kerangka KSS, Indonesia khususnya Badan POM memfokuskan pelatihan pada peningkatan kapasitas fungsi regulatori di bidang pengawasan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan makanan untuk peningkatan kompetensi regulator obat dan makanan di Palestina.
Pelatihan ini dilaksanakan secara paralel yang terdiri dari pelatihan dengan topik di bidang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan serta pengujian (laboratorium). Pelatihan diakhiri dengan evaluasi, penyampaian pandangan dan masukan dari peserta.
Melalui virtual training ini, Kepala BPOM berharap peserta regulator Palestina memperoleh pengetahuan sehingga dapat berkontribusi pada tujuan pembentukan Otoritas Regulator Obat dan Makanan Palestina yang Independen.
“Hal ini merupakan tugas berat, jika dilakukan secara terpisah dan tanpa upaya kolaboratif. Untuk itu, sekali lagi kami tekankan Badan POM terus mendukung Palestina, termasuk membantu pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Palestina yang independen,” tutup Penny. (RO/OL-09)
Figur yang kerap membongkar kandungan produk skincare, Doktif, kini harus menerima kenyataan, empat produk yang terafiliasi dengannya dicabut izin edarnya oleh BPOM.
Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan.
Ada pula produk yang dicabut izinnya karena Nomor Izin Edar (NIE) telah dibatalkan dan diproduksi berdasarkan kontrak produksi.
Ada pula produk yang dicabut izinnya karena Nomor Izin Edar (NIE) telah dibatalkan dan diproduksi berdasarkan kontrak produksi.
DARI hasil pengawasan Badan POM ditemukan 21 produk kosmetik yang diproduksi tidak sesuai dengan data yang didaftarkan
NESTLE Indonesia menerima kunjungan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar beserta jajaran di Pabrik Nestlé Karawang, Jawa Barat. Produk olahan
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengadakan pembicaraan dengan Israel dalam bentuk apa pun.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved