Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) memberikan apresiasi bagi pemerintah yang membantu guru honer dan dosen non-PNS serta tenaga kependidikan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19 lewat anggaran Rp3,6 triliun untuk 2 juta oirang.
"BSU merupakan kado di Hari Guru Nasional dan sekaligus HUT PGRI ke 75," kata Unifah Rasjidi, Ketua Umum PGRI dalam keterangannya.
Dikatakan perjuangan panjang PGRI agar honorer diberikan perhatian kesejahteraan maupun peningkatan kompetensi telah mendapat respon baik dari pemerintah
"Selanjutnya kami berharap penyaluran bantuan diberikan secara adil dan merata kepada para honorer negeri dan swasta, " ujar.Unifah
Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, BSU menyasar total bagi lebih 2 juta orang terdiri 162.000 dosen dari perguruan tinggi negeri ( PTN ) dan perguruan tinggi swasta ( PTS), dan 1,6 juta guru lebih kalangan pendidik non PNS pada satuan pendidikan negeri juga kalangan pendidikan swasta.Selain itu terdapat 237 ribu tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi, tidak bisa di exclude daripada bantuan ini.
Nadiem menjelaskan pemerintah memberi BSU untuk membantu ujung tombak pendidikan di berbagai macam sekolah. Mereka sudah berjasa membantu pendidikan anak-anak bangsa. Pada situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak bukan saja di bidang pembelajaran juga di bidang ekonomi.
"Kami menyadari hal ini. Jadi ini hasil dari perjuangan bersama , bukan hanya Kemendikbud juga dari Kemenpan-RB, kemenkeu, Meneg BUMN juga dorongan bapak Presiden Jokowi serta dukungan penuh Komisi X DPR RI," ungkap Nadiem.
Nadiem menjelaskan persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS untuk menerima BSU, pihaknya mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Dikatakan riteria nya sangat sederhana, yakni Warga Negara Indonesia, berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah Rp5.000.000 dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kementerian Tenaga Kerja ( Kemenaker) atau program-program lainnya. Selain itu tidak menerima kartu pra kerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.
Nadiem menegaskan bantuan ini mesti adil, dan tidak tumpang tindih, tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah. "Jadi ini merupakan kriteria kami yang sangat sederhana. sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien, " tukasnya.
Dalanm kesempatan sama Wakil Ketua K X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi program BSU itu.dia meminta agar dilakukan pendataan akurat dan tepat sasaran sehingga timbul ketidakadilan juga kegaduhan. (OL-7)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved