Sabtu 14 November 2020, 00:16 WIB

Dirjen Gakkum KLHK: Investigasi Greenpeace Pakai Video Tahun 2013

mediaindonesia.com | Humaniora
Dirjen Gakkum KLHK: Investigasi Greenpeace Pakai Video Tahun 2013

Ist/KLHK
Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa video kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di konsesi sawit di Papua yang diekspos oleh Greenpeace adalah video tahun 2013. 

Demikian penegasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Jakarta, Jumat (13/11/2020). 

“Investigasi yang diekspos Greenpeace menyebutkan bahwa video yang digunakannya itu adalah video tahun 2013,” tegasnya. 

Dirjen Gakkum KLHK mempertanyakan mengapa video investigasi yang dilakukan tujuh tahun yang lalu, baru diekspos sekarang oleh Greenpeace. 

“Seharusnya, Greenpeace segera melaporkan bukti video tahun 2013 itu kepada pihak terkait pada saat itu,” tambahnya.

Greenpeace, lanjut Dirjen Gakkum KLHK, seharusnya jujur mengungkapkan hasil investigasinya bahwa pelepasan kawasan hutan untuk konsesi-konsesi perkebunan sawit yang dieksposnya itu diberikan pada periode tahun 2009-2014, bukan oleh pemerintahan periode sekarang. 

“Misalnya, SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang diberikan oleh Pak Menteri Kehutanan yang dulu kepada PT Dongin Prabhawa, itu adalah SK tahun 2009.”

Apabila Greenpeace memiliki bukti-bukti karhutla seperti kejadian yang dieksposnya sekarang ini, Dirjen Gakkum KLHK menyarankan, lebih baik segera dilaporkan temuan-temuannya itu kepada pihak terkait pada waktu kejadian agar segera bisa ditindaklanjuti. 

Dirjen Gakkum KLHK menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang melanggar, terutama terkait karhutla, terbukti telah ditindak sesuai prosedur peraturan perundangan.

“Beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Korindo telah berikan sanksi akibat karhutla yang terjadi di konsesi-konsesi mereka, bahkan ada yang dibekukan izinnya. Juga beberapa perusahaan Malaysia, Singapura, termasuk perusahaan-perusahaan Indonesia.”

Dirjen Gakkum KLHK juga menjelaskan bahwa hampir seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat diberikan di era periode pemerintahan sebelumnya.(RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA/Akbar Tado

Kemensos Kirim Bantuan Rp1,7 Miliar untuk Korban Gempa Sulbar

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 16:15 WIB
Selanjutnya seluruh ahli waris korban bencana meninggal dunia akan diberikan santunan dengan nilai yang...
ANTARA

Satgas Covid-19 Tegaskan tidak Ada Vaksinasi Mandiri

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 15:05 WIB
Karena seluruh biaya yang dibayarkan untuk membeli vaksin adalah anggaran pemerintah, sudah semestinya pelaksanaannya juga ditangani...
ANTAR/M Risyal Hidayat

DVI Polri Terima 162 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya Air

👤Rahmatul Fajri 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 14:49 WIB
Selain itu, tim DVI telah menerima 288 sampel DNA dari keluarga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya