Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kementerian Sosial memastikan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana sejalan dengan musim penghujan yang sudah tiba. Dari sejumlah kawasan rawan, Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu mendapat perhatian paling serius.
Menurut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Syafii Nasution, ada sejumlah alasan DKI Jakarta ditempatkan sebagai daerah yang mendapat perhatian tinggi di fase kesiapsiagaan bencana. “Selain ancaman banjir kiriman dari kawasan Puncak, Bogor, DKI Jakarta juga rentan dengan ancaman rob. Banjir di DKI juga kerap dikaitkan dengan banjir 5 tahunan, 10 tahunan, dan sebagainya yang tidak terduga,” kata Syafii, (25/10).
Pertimbangan lain, kata Syafii, yakni tingginya populasi di DKI Jakarta dengan berbagai fasilitas vital yang juga berdiri di ibu kota negara. Hal ini menimbulkan resiko lebih tinggi timbulnya korban jiwa dan juga harta benda.
Baca juga: Dua Warga Menjadi Korban Banjir dan Longsor di Pangandaran
Meski demikian, Kemensos bersama intansi terkait juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah daerah rawan bencana banjir dan longsor. Di antara kawasan itu adalah sepanjang daerah aliran sungai-sungai besar di Jawa, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Begawan Solo, termasuk Sungai Kapuas di Kalimantan, dan sejumlah kawasan lain, di seluruh pelosok tanah air.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Kemensos telah menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Seperti dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan TNI AD, khususnya Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan sebagainya.
“Jadi penanganan bencana ini sifatnya memang sinergi antar-lembaga. Kami telah menggelar rapat-rapat koordinasi, terutama dengan dinas sosial termasuk Dinas Sosial DKI Jakarta,” katanya. Rapat koordinasi makin intensif dilakukan didasari alasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan longsor sejalan dengan makin tingginya curah hujan pada bulan-bulan mendatang yang didorong oleh fenomena La Nina.
Mengutip prakiraan cuaca BMKG, Syafii mengatakan, saat ini telah terjadi fenomena La Nina. “Fenomena La Nina meningkatkan curah hujan sebesar 20% - 40% lebih tinggi. Ini tentu berpotensi menimbulkan banjir dan longsor di sejumlah daerah rawan,” kata dia.
BKMG menyatakan, puncak La Nina diprediksi akan terjadi pada November-Desembera 2020, namun dampaknya bisa sampai awal tahun 2021. “Kami mengimbau kepada masyarakat di sepanjang kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena bencana bisa datang sewaktu-waktu,” kata Syafii. (H-3)
Jika akan melewatkan momen liburan di kawasan wisata outdoor atau kawasan wisata air (sungai, air terjun, dan lainnya) pastikan sekeluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul.
Wapres juga meminta dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid.
BNPB melaporkan belum ada laporan korban jiwa akibat gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang terjadi tadi malam pukul 23.29 WIB.
Sekarang cuaca masih banyak hujan. Tapi masuk Juli-Agustus Indonesia sudah bergulat dengan musim kemarau
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan melanda lima daerah di wilayah ini.
Rumah rusak akibat bencana banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah yang melanda ratusan desa dalam wilayah administratif 39 kecamatan di Sukabumi, 3-4 Desember 2024
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved