Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Sosial memastikan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana sejalan dengan musim penghujan yang sudah tiba. Dari sejumlah kawasan rawan, Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu mendapat perhatian paling serius.
Menurut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Syafii Nasution, ada sejumlah alasan DKI Jakarta ditempatkan sebagai daerah yang mendapat perhatian tinggi di fase kesiapsiagaan bencana. “Selain ancaman banjir kiriman dari kawasan Puncak, Bogor, DKI Jakarta juga rentan dengan ancaman rob. Banjir di DKI juga kerap dikaitkan dengan banjir 5 tahunan, 10 tahunan, dan sebagainya yang tidak terduga,” kata Syafii, (25/10).
Pertimbangan lain, kata Syafii, yakni tingginya populasi di DKI Jakarta dengan berbagai fasilitas vital yang juga berdiri di ibu kota negara. Hal ini menimbulkan resiko lebih tinggi timbulnya korban jiwa dan juga harta benda.
Baca juga: Dua Warga Menjadi Korban Banjir dan Longsor di Pangandaran
Meski demikian, Kemensos bersama intansi terkait juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah daerah rawan bencana banjir dan longsor. Di antara kawasan itu adalah sepanjang daerah aliran sungai-sungai besar di Jawa, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Begawan Solo, termasuk Sungai Kapuas di Kalimantan, dan sejumlah kawasan lain, di seluruh pelosok tanah air.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Kemensos telah menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Seperti dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan TNI AD, khususnya Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan sebagainya.
“Jadi penanganan bencana ini sifatnya memang sinergi antar-lembaga. Kami telah menggelar rapat-rapat koordinasi, terutama dengan dinas sosial termasuk Dinas Sosial DKI Jakarta,” katanya. Rapat koordinasi makin intensif dilakukan didasari alasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan longsor sejalan dengan makin tingginya curah hujan pada bulan-bulan mendatang yang didorong oleh fenomena La Nina.
Mengutip prakiraan cuaca BMKG, Syafii mengatakan, saat ini telah terjadi fenomena La Nina. “Fenomena La Nina meningkatkan curah hujan sebesar 20% - 40% lebih tinggi. Ini tentu berpotensi menimbulkan banjir dan longsor di sejumlah daerah rawan,” kata dia.
BKMG menyatakan, puncak La Nina diprediksi akan terjadi pada November-Desembera 2020, namun dampaknya bisa sampai awal tahun 2021. “Kami mengimbau kepada masyarakat di sepanjang kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena bencana bisa datang sewaktu-waktu,” kata Syafii. (H-3)
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
OPERASI pencarian terhadap korban tanah longsor yang melanda Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, telah memasuki hari ketiga.
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved