Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kementerian Sosial memastikan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana sejalan dengan musim penghujan yang sudah tiba. Dari sejumlah kawasan rawan, Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu mendapat perhatian paling serius.
Menurut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos Syafii Nasution, ada sejumlah alasan DKI Jakarta ditempatkan sebagai daerah yang mendapat perhatian tinggi di fase kesiapsiagaan bencana. “Selain ancaman banjir kiriman dari kawasan Puncak, Bogor, DKI Jakarta juga rentan dengan ancaman rob. Banjir di DKI juga kerap dikaitkan dengan banjir 5 tahunan, 10 tahunan, dan sebagainya yang tidak terduga,” kata Syafii, (25/10).
Pertimbangan lain, kata Syafii, yakni tingginya populasi di DKI Jakarta dengan berbagai fasilitas vital yang juga berdiri di ibu kota negara. Hal ini menimbulkan resiko lebih tinggi timbulnya korban jiwa dan juga harta benda.
Baca juga: Dua Warga Menjadi Korban Banjir dan Longsor di Pangandaran
Meski demikian, Kemensos bersama intansi terkait juga tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah daerah rawan bencana banjir dan longsor. Di antara kawasan itu adalah sepanjang daerah aliran sungai-sungai besar di Jawa, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, Sungai Begawan Solo, termasuk Sungai Kapuas di Kalimantan, dan sejumlah kawasan lain, di seluruh pelosok tanah air.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, Kemensos telah menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Seperti dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan TNI AD, khususnya Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan sebagainya.
“Jadi penanganan bencana ini sifatnya memang sinergi antar-lembaga. Kami telah menggelar rapat-rapat koordinasi, terutama dengan dinas sosial termasuk Dinas Sosial DKI Jakarta,” katanya. Rapat koordinasi makin intensif dilakukan didasari alasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan longsor sejalan dengan makin tingginya curah hujan pada bulan-bulan mendatang yang didorong oleh fenomena La Nina.
Mengutip prakiraan cuaca BMKG, Syafii mengatakan, saat ini telah terjadi fenomena La Nina. “Fenomena La Nina meningkatkan curah hujan sebesar 20% - 40% lebih tinggi. Ini tentu berpotensi menimbulkan banjir dan longsor di sejumlah daerah rawan,” kata dia.
BKMG menyatakan, puncak La Nina diprediksi akan terjadi pada November-Desembera 2020, namun dampaknya bisa sampai awal tahun 2021. “Kami mengimbau kepada masyarakat di sepanjang kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena bencana bisa datang sewaktu-waktu,” kata Syafii. (H-3)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
(BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jabodetabek selama 24 jam sejak 7 Juli 2025
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 7-11 Juli 2025 untuk percepatan penanganan darurat banjir di area Jakarta Raya.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Lebih lanjut, menurut Anggi sejauh ini masih ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved