Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
WAKIL Presiden ke-10 & 12 Indonesia Jusuf Kalla bersama Sekjen Rabithah Alam Islamiyah (Liga Dunia Islam) Mohammad Abdul Karim Al Issa menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama (PKS) pendirian dan pembangunan Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di Indonesia.
Penandatangan dilakukan antara Komjen Pol (Purn) H Syafruddin, selaku Ketua Yayasan Sejarah Nabi Muhammad SAW, dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al Mathar, selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia Islam, Sabtu (24/10) malam di Riyadh, Arab Saudi.
Pada acara penandatangan tersebut, Jusuf Kalla--sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Sejaran Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam-- mengutarakan kegembiraannya bahwa rencana membangun Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di Indonesia akan segera teralisasi. Sebab, museum internasional itu merupakan harapan seluruh umat Islam di Indonesia.
Baca juga: Santri bukan lagi Kalangan Marginal
“Umat Islam di Indonesia sangat menantikan museum yang akan menyajikan sejarah Nabi Muhammad untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah dan keimanan kepada Allah SWT,” ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di Indonesia juga menampilkan secara khusus bagaimana sejarah para pedagang dari jazirah Arab membawa agama Islam ke Indonesia.
Selain itu, museum itu akan menampilkan sejarah datangnya para ulama dari Arab untuk mengajarkan agama Islam pada waktu itu, sehingga 90% penduduk Indonesia menjadi seorang muslim.
Menurut Jusuf Kalla, Museum Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam tidak hanya akan menarik perhatian rakyat Indonesia tetapi juga muslim di negara-negara sekitar Indonesia yang akan datang melihat ke Indonesia.
Museum itu akan menjadi ikon baru bagi Jakarta seperti halnya bangunan-bangunan penanda kota-kota besar di dunia.
Usai acara penandatanganan, Komjen Pol (Purn) H Syafruddin yang juga merupakan Ketua Panitia Pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam, mengatakan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama (PKS) pendirian dan pembangunan museum merupakan momentum besar bagi rakyat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia dan negara-negara di sekitarnya.
Sebab keberadaan museum yang pertama dibangun di luar wilayah Arab Saudi, sudah dinanti-nantikan keberadaannya.
Dalam acara yang penuh keakraban dan kehangatan tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui fasilitas konferensi jarak jauh.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 50 menit tersebut, diakhiri dengan acara jamuan makan malam.
Museum Nabi Muhammad SAW akan menampilkan seluruh kehidupan, keteladanan, keluarga, peran perdamaian, serta peradaban yang dibangun Nabi Muhammad SAW dengan teknologi 3D, hologram, dan augmented reality. Sehingga museum akan menjadi tempat penelitian bagi santri, mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam akan dibangun di Indonesia, setelah pembangunan di Makkah, dan di Madinah. Museum Sejarah Nabi SAW di Indonesia rencananya akan dibangun di kawasan Jakarta Utara.
Peletakan batu pertama/groundbreaking-nya sudah dilakukan pada 26 Februari 2020 dihadiri Jusuf Kalla, Sekjen Liga Dunia Islam Syaikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, Menteri Agama RI H Fakhrurozi, Menteri BUMN Eric Tohir, Menteri Pertanahan ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Gubernur DKI Anies Baswedan serta pejabat dan tokoh masyarakat. (RO/OL-1)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved