Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatra se-Indonesia menggelar konsolidasi menjelang peringatan hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020.
Konsolidasi dihadiri 80 peserta dari berbagai perwakilan universitas mengusung tema 'Refleksi 92 tahun Sumpah Pemuda dalam Semangat Membangun Negara menuju Indonesia maju'. Acara itu digelar di gedung LPMP Provinsi Lampung, Selasa (20/10) malam.
Koordinator Daerah Sumatra Utara BEM Nusantara Ridho Alamsyah mengatakan konsolidasi ini sekaligus menyikapi kondisi Tanah Air yang dianggap tengah tidak baik-baik.
Baca juga: Sekolah Daring Ganjar Bangkitkan Mimpi Anak Putus Sekolah
"BEM Nusantara melakukan konsolidasi untuk menyikapi kondisi saat ini dengan mengedepankan diskusi intelektual untuk nantinya akan keluar rekomendasi dan diteruskan ke pemerintah," ujar Ridho.
Ridho menegaskan BEM Nusantara se-Indonesia juga akan mengawal isu UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik. Isu itu akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.
"BEM Nusantara akan terus mengawal Omnibus Law apabila ada pasal yang tidak pro terhadap takyat akan ditempuh melalui jalur konstitusional melalui judicial review," tegasnya.
Lebih lanjut, Ridho mengajak elemen masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja.
Menurutnya, akan lebih baik jika penolakan disampaikan dengan rekomendasi-rekomendasi.
"BEM Nusantara mengajak seluruh elemen pelajar, mahasiswa dan pemuda seluruh Indonesia agar tidak mudah terprovokasi," jelasnya.
BEM Nusantara se-Indonesia rencananya akan menggelar pertemuan sekaligus upacara Refleksi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2020. Pertemuan akan dihadiri BEM Nusantara se-Indonesia dan juga melalui virtual. (OL-1)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved