Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara mengakui niatan pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 masih ada kekurangan.
Ia mengataka hal itu berkaitan dengan surveI penerima bantuan yang mana banyak yang beranggapan bantuan sosial dengan berbagai skema tersebut belum tepat sasaran.
"Saya juga sempat pastikan agar bantuannya tersalurka dengan bagus, tapi di awal memang survei tidak terlalu baik. Saya sulit berargumentasi karena baru mulai sehingga penilaian agak sedikit subjektf," kata Juliari dalam acara virtual INDONESIA BICARA: Efek Bergulir Bantuan Sosial, Kamis (15/10).
Baca juga: Ramai-ramai Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun
Diketahui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial atau bansos karena terdampak pandemi virus korona ini terakhir diperbarui secara masif pada 2015.
Juliari pun meminta publik untuk memaklumi dirinya bersama tim terkait hal ini. "Saya mohon maklumi, saya dan tim , ibaratnya kalau lomba lari di hitung finish-nya bukan start-nya. Tapi insya allah kita terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat" lanjutnya.
Meski begitu, ia mengaku kini masyakat mualai merespons baik bahkan menganggap beberapa program bantuan yang digulirkan kemensos dinilai cukup tepat sasaran, seperti misalnya bantuan Pkh, BLT Rp 500 ribu dan sebagainya.
"Publik yang menilai, tetapi trennya lebih baik jika dibandingkan di awal," pungkasnya. (H-3)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved