Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM bantuan sosial Kementerian Sosial selain menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, juga dipastikan memberikan dampak baik kepada berbagai sektor, khususnya sektor pertanian dan perikanan.
Contohnya, penyaluran beras dan sembako dalam program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membantu Bulog untuk mendistribusikan beras. Dengan demikian, penyerapan hasil panen dari petani bisa berjalan lancar.
Dalam program penyaluran bantuan semacam itu, Kemensos juga memberikan bantuan lauk pauk berupa antara lain ikan. Ini akan membantu penyerapan hasil tangkapan nelayan.
Itu artinya bantuan sosial mendorong petani dan nelayan berproduksi. Itu artinya pula, bantuan sosial mendorong berputarnya sektor-sektor produktif.
Dengan demikian, bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan membawa efek bergulir yang bersifat produktif.
Sayangnya, sebagian besar kita bisa dikatakan hanya membayangkan bantuan sosial yang disalurkan kemensos bertujuan untuk komsumsi. Masyarakat tahunya bantuan sosial Kemensos bersifat konsumtif, habis dikonsumsi.
Padahal, seperti kita lihat bagaimana bansos membawa efek produktif di bidang pertanian dan perikanan, bansos ternyata ujungnya juga bersifat produktif.
Untuk memberi pemahaman komprehensif tentang efek program bantuan sosial Kemensos itu, ikuti program Indonesia Bicara Media Indonesia hari ini (Kamis, 15/10) jam 13.00-15.00 WIB dengan narasumber Menteri Sosial Juliari Batubara.
Acara dapat diikuti melalui live streaming:
1. Youtube Media Indonesia
2. Facebook Media Indonesia
3. IG Media Indonesia
4. Website Media Indonesia
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved