Lebih Pas Kuota Umum yang Diperbesar

SEBUAH pesan singkat masuk ke telepon seluler M Nabil, siswa kelas XI di sebuah SMA di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (22/9). Nabil mendapat kabar dari salah satu operator bahwa subsidi kuota data internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sesuai dengan ketentuan, ia mendapatkan paket sebesar 35 GB dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Rasa gembira dirasakan Nabil. "Sudah bisa digunakan kuota data untuk PJJ tanpa kendala,"ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Nabil juga merasa terbantu dengan adanya subsidi dari pemerintah itu. Alasannya, selama mengikuti PJJ di masa pandemi covid-19, orangtuanya harus memberinya Rp100 ribu tiap bulannya hanya untuk membeli kuota internet. Kuota itu digunakan untuk aplikasi Zoom, Whatsapp, serta learning management system (LMS) yang dirancang sekolah.

Kegembiraan yang sama dirasakan Bayti, siswi kelas IX pada sebuah SMP di Tangerang Selatan yang mendapatkan subsidi kuota sebesar 35 GB. "Saya senang karena tidak perlu lagi membeli paket," ujar Bayti yang mengaku selama ini banyak menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan Youtube untuk PJJ.

Rosalia, ibunda Bayti, juga merasa terbantu. "Tentu subsidi ini dapat membantu mengurangi pengeluaran keluarga di masa sulit karena pandemi covid-19 ini," tuturnya.

Sesuai dengan rencana Kemendikbud, penyaluran kuota data internet dilakukan selama empat bulan, September-Desember 2020.

Setelah dua hari memanfaatkan subsidi kuota internet tersebut, ada yang kurang sreg dirasakan Nabil. Hal itu terkait dengan pembagian jumlah dari jenis kuota umum dan kuota belajar.

Sesuai dengan keperluan selama PJJ dilaksanakan, menurut Nabil, jumlah kuota umum seharusnya diperbesar sekitar 20 GB karena banyak sekolah yang menggunakan aplikasi seperti Youtube dan LMS yang tidak termasuk dalam akses kuota belajar yang terdaftar di Kemendikbud.

"Untuk WA masih okelah, tapi untuk download file atau tugas harus menggunakan LMS milik sekolah kami sehingga masih diharuskan pakai kuota utama (umum) dan itu yang kami khawatirkan akan cepat habis," jelasnya. (Atikah Ishmah Winahyu/H-1)