Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Penyaluran tahap pertama di bulan ini berlangsung pada 22-24 September 2020. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menuturkan, berdasarkan laporan di lapangan, ada pihak yang mendapatkan kuota sebesar 10 GB, atau tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah.
Padahal, menurut penuturan Kemendikbud, jumlah kuota yang disubsidi yakni sebesar 35 GB.
“Di daerah 3T bantuan kuota yang harusnya 30 GB di lapangan hanya diterima 10 GB, sehingga perlu ada informasi yang lebih jelas,” kata Dede dalam rapat kerja bersama Kemendikbud, Rabu (23/9).
Baca juga: Nadiem Tambah Dana BOS untuk Daerah Terpencil
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im menjelaskan bahwa subsidi tersebut bukan dari pemerintah, melainkan trik operator mempromosikan produknya.
“Kemungkinan ada salah paham di masyarakat karena ada provider yang memberikan dalam rangaka marketing mereka kuota 10 GB. Jadi ini mungkin yang overlap lalu dikira itu dari Kementerian,” tuturnya.
Lebih lanjut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menambahkan, akurasi data nomer ponsel siswa merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan rektor karena setiap pimpinan di satuan pendidikan telah menandatangani berkas yang menyatakan bahwa akurasi nomer merupakan tanggung jawabnya.
“Nomer itu benar, nomer itu salah, tanggung jawabnya ada di kepala sekolah dan kepala universitas,” tuturnya.
Di samping itu, Nadiem juga meminta bagi para siswa yang belum menerima subsidi untuk bersabar dan tidak perlu khawatir, sebab, mereka bisa langsung bertanya kepada kepala sekolah.
“Kalau belum menerima, pergi ke kepsek. Lalu dalam tiap bulan bisa ada masa koreksinya, jadi jangan khawatir, jangan panic, jangan kemana-mana, komplainnya langsung ke kepsek dan berikan nomernya. Setiap diberikan, kuota itu akan valid selama 30 haru setelah kuota diterima,” tandasnya. (H-3)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Tahun 2023 menjadi titik puncak kebangkitan perfilman Indonesia. Hal ini ditandai dengan 50 judul film Indonesia yang berhasil melenggang ke 24 festival film internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved