Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan subsidi kuota internet kepada siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Penyaluran tahap pertama di bulan ini berlangsung pada 22-24 September 2020. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menuturkan, berdasarkan laporan di lapangan, ada pihak yang mendapatkan kuota sebesar 10 GB, atau tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah.
Padahal, menurut penuturan Kemendikbud, jumlah kuota yang disubsidi yakni sebesar 35 GB.
“Di daerah 3T bantuan kuota yang harusnya 30 GB di lapangan hanya diterima 10 GB, sehingga perlu ada informasi yang lebih jelas,” kata Dede dalam rapat kerja bersama Kemendikbud, Rabu (23/9).
Baca juga: Nadiem Tambah Dana BOS untuk Daerah Terpencil
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im menjelaskan bahwa subsidi tersebut bukan dari pemerintah, melainkan trik operator mempromosikan produknya.
“Kemungkinan ada salah paham di masyarakat karena ada provider yang memberikan dalam rangaka marketing mereka kuota 10 GB. Jadi ini mungkin yang overlap lalu dikira itu dari Kementerian,” tuturnya.
Lebih lanjut Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menambahkan, akurasi data nomer ponsel siswa merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan rektor karena setiap pimpinan di satuan pendidikan telah menandatangani berkas yang menyatakan bahwa akurasi nomer merupakan tanggung jawabnya.
“Nomer itu benar, nomer itu salah, tanggung jawabnya ada di kepala sekolah dan kepala universitas,” tuturnya.
Di samping itu, Nadiem juga meminta bagi para siswa yang belum menerima subsidi untuk bersabar dan tidak perlu khawatir, sebab, mereka bisa langsung bertanya kepada kepala sekolah.
“Kalau belum menerima, pergi ke kepsek. Lalu dalam tiap bulan bisa ada masa koreksinya, jadi jangan khawatir, jangan panic, jangan kemana-mana, komplainnya langsung ke kepsek dan berikan nomernya. Setiap diberikan, kuota itu akan valid selama 30 haru setelah kuota diterima,” tandasnya. (H-3)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved