Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu meningkatkan akurasi pemetaan terhadap pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sehingga, apapun kebijakan yang akan disusun ke depan dapat memperbaiki pelaksanaan PJJ. Dengan begitu, PJJ lebih tepat sasaran dan efektif.
“Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk skenario terburuk. Mengingat penularan covid-19 cenderung mengkhawatirkan. Penanganannya belum menunjukkan tanda yang menggembirakan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam konferensi pers, Minggu (13/9).
Baca juga: Cegah Klaster Covid-19, KPAI Minta Guru Dites Usap
Lebih lanjut, dia meminta pemerintah untuk memperpajang batas akhir proses verifikasi dan validasi (verval) data ponsel siswa terkait subsidi kuota internet. Sebab, banyak operator sekolah mengeluhkan inkonsistensi aplikasi terkait entri dan verval data. Alhasil proses tersebut menjadi sangat lamban.
“Kami meminta agar proses entri maupun verval diperpanjang tanpa batas cut off. Karena bisa muncul kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor. Lalu jaringan yang tidak support,” pungkas Fahriza.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan diskresi kepada sekolah untuk menggunakan gawai bantuan dari pemerintah. Baik melalui BOS Kinerja maupun BOS Afirmasi. Nantinya, itu bisa digunakan siswa yang tidak memiliki gawai. Sehingga subsidi kuota internet lebih tepat sasaran.(OL-11)
Kasus penyakit autoimun mengalami peningkatan setelah pandemi covid-19. Hal ini diungkapkan oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi
JUMLAH total kasus covid-19 di Jawa Barat, saat ini mencapai 427 kasus. Daerah dengan penjangkitan tertinggi ialah Kota Depok dengan 66 kasus, dan Kota Bandung sebanyak 63 kasus.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya terus berusaha melakukan antisipasi terkait lonjakan kasus Covid-19 yang kembali muncul di Jawa Barat.
Namun, pascapandemi kondisi perkembangan angka kemiskinan secara bertahap terus membaik.
Melalui Dinas Kesehatan, Kota Bandung kini memperkuat seluruh lini kesiapsiagaan demi melindungi warganya.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
PEMBELAJARAN jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung sekitar sembilan bulan akibat pandemi covid-19 memiliki banyak tantangan.
Tidak ada rencana untuk memberikan Aditya sanksi akibat tidak bisa mengikuti PJJ sampai enam bulan.
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan solusiĀ bagi siswa tidak mampu yang tidak punya ponsel pintar dan harus menjalani pembelajaran jarak jauh.
KETERSEDIAAN perangkat elektronik seperti ponsel pintar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) ternyata tidak hanya dirasakan siswa di pelosok daerah.
Sejauh ini, JakWifi telah terpasang di 1.200 titik yang tersebar di 445 RW kumuh.
SEBANYAK 171.998 peserta didik di Jakarta tidak memiliki gawai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved