FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu meningkatkan akurasi pemetaan terhadap pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sehingga, apapun kebijakan yang akan disusun ke depan dapat memperbaiki pelaksanaan PJJ. Dengan begitu, PJJ lebih tepat sasaran dan efektif.
“Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk skenario terburuk. Mengingat penularan covid-19 cenderung mengkhawatirkan. Penanganannya belum menunjukkan tanda yang menggembirakan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam konferensi pers, Minggu (13/9).
Baca juga: Cegah Klaster Covid-19, KPAI Minta Guru Dites Usap
Lebih lanjut, dia meminta pemerintah untuk memperpajang batas akhir proses verifikasi dan validasi (verval) data ponsel siswa terkait subsidi kuota internet. Sebab, banyak operator sekolah mengeluhkan inkonsistensi aplikasi terkait entri dan verval data. Alhasil proses tersebut menjadi sangat lamban.
“Kami meminta agar proses entri maupun verval diperpanjang tanpa batas cut off. Karena bisa muncul kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor. Lalu jaringan yang tidak support,” pungkas Fahriza.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan diskresi kepada sekolah untuk menggunakan gawai bantuan dari pemerintah. Baik melalui BOS Kinerja maupun BOS Afirmasi. Nantinya, itu bisa digunakan siswa yang tidak memiliki gawai. Sehingga subsidi kuota internet lebih tepat sasaran.(OL-11)
