Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
Program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras akan segera dilaksanakan. Hal tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama bagi yang terdampak covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya KPM PKH, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Sudah kita cek bersama kualitasnya secara random dan menurut saya sudah memadai kualifikasi kualitas beras medium dan beratnya juga tadi sudah kita coba beberapa sampel dan memenuhi syarat rata-rata di atas 15 kg," ujar Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/9).
Baca juga: Satgas: Tidak Ada Jalan Lain Selain PSBB di DKI Jakarta
Muhadjir mengungkap, bantuan beras akan dibagikan untuk tiga bulan alokasi. Secara teknis, pembagian bantuan beras akan dibagikan bertahap setiap bulan dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM PKH. Namun dia menjelaskan, karena banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga pada tahap awal penyaluran dilakukan dua bulan alokasi sekaligus.
"Perlu dipahami, ini bukan untuk mengganti bansos yang sudah ada. Bantuan program reguler PKH tetap diberikan dan ini ditambah dengan bantuan beras. Intinya kita ingin menjamin bahan pokok terutama beras untuk KPM PKH bisa tercukupi," tuturnya.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arwakhudin Widiarso melaporkan, stok beras di gudang Bulog termasuk Gudang Bulog Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, cukup untuk memenuhi kebutuhan program bansos beras untuk KPM PKH di Sumut.
"Beras yang ada di gudang Bulog ini stok tahun 2020. Jumlahnya ada 20.400 ton yang siap dibagikan kepada 455 ribu KPM PKH di Sumut. Untuk Kota Medan jumlahnya 50 ribu KPM dan untuk 3 bulan alokasi" tandasnya. (H-3)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved