Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Program bantuan sosial (bansos) pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras akan segera dilaksanakan. Hal tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama bagi yang terdampak covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya KPM PKH, telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Sudah kita cek bersama kualitasnya secara random dan menurut saya sudah memadai kualifikasi kualitas beras medium dan beratnya juga tadi sudah kita coba beberapa sampel dan memenuhi syarat rata-rata di atas 15 kg," ujar Muhadjir dalam pernyataan tertulis, Sabtu (12/9).
Baca juga: Satgas: Tidak Ada Jalan Lain Selain PSBB di DKI Jakarta
Muhadjir mengungkap, bantuan beras akan dibagikan untuk tiga bulan alokasi. Secara teknis, pembagian bantuan beras akan dibagikan bertahap setiap bulan dengan total jumlah penerima manfaat sebanyak 10 juta KPM PKH. Namun dia menjelaskan, karena banyak persiapan yang harus dilakukan sehingga pada tahap awal penyaluran dilakukan dua bulan alokasi sekaligus.
"Perlu dipahami, ini bukan untuk mengganti bansos yang sudah ada. Bantuan program reguler PKH tetap diberikan dan ini ditambah dengan bantuan beras. Intinya kita ingin menjamin bahan pokok terutama beras untuk KPM PKH bisa tercukupi," tuturnya.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumut Arwakhudin Widiarso melaporkan, stok beras di gudang Bulog termasuk Gudang Bulog Pulo Brayan Darat II, Kota Medan, cukup untuk memenuhi kebutuhan program bansos beras untuk KPM PKH di Sumut.
"Beras yang ada di gudang Bulog ini stok tahun 2020. Jumlahnya ada 20.400 ton yang siap dibagikan kepada 455 ribu KPM PKH di Sumut. Untuk Kota Medan jumlahnya 50 ribu KPM dan untuk 3 bulan alokasi" tandasnya. (H-3)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved