Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan adanya potensi kluster Pilkada. Karena itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri membuat aturan pelaksanaan Pilkada agar tidak terjadi penularan covid-19.
"Saya minta Pak Mendagri (Tito Karnavian) untuk mengurus yang berkaitan dengan klaster pilkada, ini betul-betul harus diberikan ketegasan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/9).
Jokowi juga menginstruksikan agar Polri ikut membantu mengantisipasi adanya kluster pilkada. Pria kelahiran Solo ini meminta seluruh lembaga terkait berkerja keras.
Baca juga: Sanofi Perkirakan Harga Vaksin Korona Sekitar Rp175 Ribu
"Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada. Jadi ketegasan, Mendagri dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ujarnya.
Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan ini sudah mendapat dukungan dari Satgas Penanganan Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan Pilkada Serentak 2020 akan menjadi model pemilu di tengah bencana. Pilkada Serentak juga bisa menjadi pijakan generasi mendatang bila menghadapi kondisi yang sama.
"Kalau ini kita laksanakan dengan baik maka dia bisa menjadi model untuk pemilu-pemilu kita ke depan kalau ada bencana. Saya yakin bencana itu akan ada dengan berbagai macam modelnya," kata Arief, beberapa waktu lalu.
Ia menyampaikan pilkada serentak tahun ini akan menjadi sejarah. Bukan hanya secara teknis pelaksanaannya tetapi juga regulasi, model pelaksanaan dan kulturnya.
"Kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, ini bisa menjadi contoh. Kalau kita buruk melaksanakannya tahun ini, maka kalau terjadi (bencana) lagi kita akan meraba-raba lagi, kita harus seperti apa," ungkap dia.
Arief menyebut Pilkada Serentak 2020 menjadi pertaruhan besar. Ia berharap pelaksanaan ini sukses namun tetap aman dari covid-19. (OL-1)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved