Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi seluruh pegawai di lingkungan BP2MI baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis daerah.
“Amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan ASN harus memiliki nilai-nilai dasar di antaranya kewajiban untuk memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah,” kata Benny di kantor BP2MI, Kamis (13/8).
Berlandaskan amanat UU ASN tersebut, BP2MI melakukan kegiatan Penandatanganan dan Deklarasi Kesetiaan Terhadap Ideologi Pancasila dan UUD 1945 di Lingkungan BP2MI. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Kepala BP2MI didampingi Pejabat Eselon I dan II serta disaksikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Adapun pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai BP2MI adalah pertama, akan setia mengakui Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, akan setia menjalankan tugas-tugas di lembaga kenegaraan dalam Pemerintahan yang sah dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menghormati dan menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia serta menentang keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme.
Baca juga: BP2MI Laporkan Agen Pekerja Migran Ilegal ke Bareskrim
Ketiga, berkomitmen menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja BP2MI maupun di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Keempat, apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti terhadap Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila, bersedia menerima sanksi untuk diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, diberikan Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya yang merupakan tanda penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo kepada ASN yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap ASN lainnya.
Pun diberikan Penganugerahan Adi Karya Nugraha Purna Bakti bagi ASN yang telah menjalankan masa purnabakti yaitu Deputi Kerjasama Luar Negeri Elia Rosalina dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Justi Amaria.(RO/OL-5)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Dalam konteks geopolitik modern, konsep proxy war atau perang perwakilan memiliki peran penting dalam memahami dinamika kekuatan global
Semua komponen bangsa harus bahu membahu menciptakan rasa aman sebagaimana arahan Presiden RI.
Dengan politik jalan tengah itu, Bivitri mengatakan program-program yang ditawarkan partai politik sekadar gimik belaka, bukan program yang berkarakter ideologi kuat.
Fenomena pelibatan perempuan, remaja, dan anak dalam aksi terorisme menjadi tren baru yang mengkhawatirkan.
Transformasi digital tidak hanya menjadi alat pendukung produktivitas dan efisiensi, tapi juga bisa jadi sarana untuk memperkuat persatuan, keadilan hingga kesejahteraan.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved