Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh fasilitas akademik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) beserta sarana pendukungnya harus tersedia pada 2021. Rektor UIII dan Satgas UIII diminta Wapres untuk proaktif mempersiapkan seluruh persyaratan untuk penerimaan mahasiswa dalam dan luar negeri, mengingat perkuliahan bakal digelar mulai September 2021.
“Segera selesaikan semua sarana pendukung sosialisasi dan kerjasama Internasional. Termasuk website yang modern dan canggih,” kata Ma’ruf Amin saat memimpin rapat membahas progres pembangunan UIII, Selasa (11/8)..
Rapat dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, serta sejumlah pejabat eselon I dari masing-masing kementerian.
Wapres minta Rektor UIII agar segera melakukan finalisasi kurikulum atas empat prodi yang akan dibuka. Wapres menekankan, bahwa UIII adalah kampus internasional.
“Jadi Kurikulumnya juga bersubstansi dan standar Internasional,” pesan Wapres.
Selain itu, Rektor UIII juga diminta segera menyelesaiakan pedoman akademik dan disain penyelenggaraan perkuliahan.
Baca juga : Sekolah di 14 Daerah di Sumbar Bisa Gelar Sekolah Tatap Muka
“Kita minta untuk mempercepat perekrutan dosen dalam dan luar negeri, mengingat rencana kuliah dimulai September 2021,” ujar Ma’ruf.
Sementara itu Rektor UIII Komaruddin Hidayat melaporkan dua aspek yaitu pembangunan fisik dan penyiapan akademik.
“UIII ini akan menjadi monumen dan simbol kebangkitan intelektual Indonesia. Kami juga ingin membuat semacam Interfaith Center, agar UIII ini tidak ekslusif untuk umat Islam saja,” ujarnya.
Disebutkan, proses pembangunan fisik UIII harus selesai Juni 2021 dan kuliah harus bisa dimulai September 2021.
“Itu keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Wapres tentang UIII,” kata Masduki Baidlowi, Juru Bicara Wapres.
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antarjurusan di UIII dengan program studi dari berbagai perguruan tinggi. "Untuk saling belajar," kata Nadiem. (OL-7)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved