Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta program penurunan angka stunting difokuskan di sepuluh provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.
"Kita fokus saja menurunkan angka stunting di sepuluh provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).
Berbagai langkah bisa dilakukan demi menurunkan jumlah bayi stunting seperti membuka akses pelayanan kesehatan seluas-luasnya bagi ibu hamil maupun balita di sepuluh provinsi tersebut.
Baca juga: Meski Pandemi Tetaplah Berikan ASI
"Pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu tetap berlangsung di tengah pandemi. Berikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan suplemen, vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI untuk balita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Upaya sosialisasi dan edukasi menjadi strategi lain yang harus dilakukan guna menurunkan angka stunting.
Kepala negara meminta kegiatan tersebut melibatkan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh-tokoh masyarakat serta relawan yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Yang terakhir, lanjut presiden, upaya penurunan angka stunting harus disinergikan dengan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai.
"Pembangunan infrastruktur dasar juga harus terus digencarkan sehingga menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," tutur Jokowi.
Sedianya, berdasarkan data Kementeruan Kesehatan, angka stunting di Tanah Air sudah menunjukkan penurunan dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019.
Namun, menurut presiden, angka tersebut masih bisa ditekan lebih dalam lagi.
"Saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%," tandasnya. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved