Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta program penurunan angka stunting difokuskan di sepuluh provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.
"Kita fokus saja menurunkan angka stunting di sepuluh provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8).
Berbagai langkah bisa dilakukan demi menurunkan jumlah bayi stunting seperti membuka akses pelayanan kesehatan seluas-luasnya bagi ibu hamil maupun balita di sepuluh provinsi tersebut.
Baca juga: Meski Pandemi Tetaplah Berikan ASI
"Pelayanan kesehatan di puskesmas, posyandu tetap berlangsung di tengah pandemi. Berikan makanan tambahan bagi ibu hamil dan suplemen, vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI untuk balita," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Upaya sosialisasi dan edukasi menjadi strategi lain yang harus dilakukan guna menurunkan angka stunting.
Kepala negara meminta kegiatan tersebut melibatkan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tokoh-tokoh masyarakat serta relawan yang biasa bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Yang terakhir, lanjut presiden, upaya penurunan angka stunting harus disinergikan dengan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai.
"Pembangunan infrastruktur dasar juga harus terus digencarkan sehingga menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," tutur Jokowi.
Sedianya, berdasarkan data Kementeruan Kesehatan, angka stunting di Tanah Air sudah menunjukkan penurunan dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019.
Namun, menurut presiden, angka tersebut masih bisa ditekan lebih dalam lagi.
"Saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Target kita, seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%," tandasnya. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved