Presiden : Lacak Pasien Tuberkulosis dari Data Pasien Covid-19

SAAT memimpin Rapat Terbatas (Ratas) terkait Percepatan Penanganan Tuberkulosis (Tb) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kondisi Tb di Indonesia saat ini.

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan kemungkinan untuk mencari pasien TBC bersamaan dengan Covid-19. ”Kendaraannya sama, kita bisa menyelesaikan 2 hal yang penting bagi kesehatan rakyat kita. Kalau itu bisa, saya kira akan mempercepat,” sebut Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia masuk ranking ketiga kasus penderita Tb tertinggi di dunia, setelah India dan Tiongkok. Penyakit ini termasuk salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia.

Sebanyak 75% pasien Tb diketahui berasal dari kelompok produktif, artinya di usia-usia produktif 15 sampai 55. Agar Indonesia bebas Tuberkolosis, Presiden memberikan 3 instruksi untuk dilaksanakan.

Pertama, pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita Tb diminta menumpang proses pencarian untuk Covid-19. ”Kita harus tahu bahwa 845 penduduk  penderita Tb dan yang ternotifikasi baru 562 ribu, sehingga yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33%. Ini hati-hati,” ujar Presiden.

Instruksi Presiden yang kedua, layanan diagnostik maupun pengobatan Tb harus terus tetap berlangsung diobati sampai sembuh, mulai stok obat-obatan juga dipastikan harus tersedia.

”Kalau perlu memang butuh Perpres atau Permen segera terbitkan sehingga prinsip kita sejak awal; temukan, obati, dan sembuh itu betul-betul bisa kita laksanakan,” kata Presiden.

Ketiga, Presiden ingin upaya pencegahan, preventif, dan promotif untuk mengatasi Tb ini lintas sektor, termasuk dari sisi infrastruktur.  ”Semuanya harus dikerjakan terutama untuk tempat tinggal atau rumah yang lembab, kurang cahaya matahari, tanpa ventilasi. Terutama ini tempat-tempat yang padat ini perlu, kepadatan lingkungan,” ujarnya.

Karena itu, tegasnya, penanganan Tb bukan hanya di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial tetapi juga Kementerian PU-Pera terkait dengan sanitasi yang layak. (H-2)