NEWSTICKER

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88

TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven

KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut

PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi

Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

NasDem: RUU PKS Penting karena Berikan Hak Perlindungan Hukum

Muhamad Fauzi

15/7/2020 18:00

NasDem: RUU PKS Penting karena Berikan Hak Perlindungan Hukum — KETUA DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini(Istimewa)

KETUA DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini menyayangkan keputusan DPR RI yang mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

“Urgensi RUU P-KS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, perlu diketahui bahwa korban kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga pada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan,” kata Amelia Anggraini dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Juga: RUU PKS Gagal Disahkan

Amelia Anggraini memaparkan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya bergerak fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. "Melihat urgensi serta kebutuhan masyarakat, DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan anak meminta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk tetap dipertahankan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 demi menjaga dan melindungi hak warga negara dari tindak kekerasan, baik seksual, fisik maupun emosional,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi ( Baleg) DPR dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (2/7/2020), sudah menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Salah satu RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII. (OL-13)

Baca Juga: Nasdem Pastikan RUU P-KS Tidak Mengandung Faham Liberalis

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi

Berita Lainnya

Politik Jalan Tengah
15/8/2025 17:58
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
NasDem Sebut HUT ke-80 RI Momentum Indonesia Jadi Pemain Utama di Dunia
15/8/2025 10:57
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Pastikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Senapas
15/8/2025 00:00
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
Polemik Royalti, Anggota DPR Ingatkan Semua Pihak tak Saling Serang
13/8/2025 21:13
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
Revisi UU PPMI Harus Berikan Perlindungan Menyeluruh bagi Pekerja Migran
13/8/2025 20:35
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
NasDem Lakukan Regenerasi di Berbagai Aspek
11/8/2025 08:52
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
NasDem Dorong Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
11/5/2022 19:27
Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).
Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Menentukan Efektivitas UU TPKS
12/4/2022 22:22
Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air
Komnas Perempuan Akui Tidak Mampu Tangani Semua Aduan yang Masuk
11/4/2022 10:25
Sepanjang 2021 terdapat 3.838 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan. Angka itu naik 80% dibandingkan tahun sebelumnya.
62 Persen Konstituen PKS Mendukung Pengesahan RUU TPKS
03/4/2022 23:56
PKS merupakan satu-satunya pihak di DPR yang menolak pembahasan RUU PKS
DPR Kebut Pembahasan RUU TPKS
04/2/2022 16:23
RUU TPKS akan memuat aturan secara terperinci hingga ke aturan hukum beracara untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Kemenag Siapkan Regulasi Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan
03/2/2022 16:23
Kemenag sedang menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dengan mengikuti dinamika dalam penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

LOAD MORE

Opini

Politik Jalan Tengah
15/8/2025 17:58
Negara dari Pinggiran
15/8/2025 17:45
Indonesia Emas 2045 dan Resiliensi UMKM Indonesia
15/8/2025 09:19

LOAD MORE

Kolom Pakar

Fisika dan Teknologi Kuantum: Saatnya Melompat ke Masa Depan
11/8/2025 05:00
Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved