Masyarakat Puas dengan Kinerja Gugus Tugas

SURVEI yang dilakukan Alvara Research Center menyebutkan masyarakat merasa puas atas kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Berdasarkan survei yang dilakukan dari 1.225 responden di Indonesia, kita lihat kepuasan tertinggi, yaitu ada pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan nilai tingkat kepuasan rata-rata di angka 72,7%,” ujar Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali dalam webinar Respons Publik atas Covid-19, kemarin.

Menurutnya, kepuasan pada lembaga yang dikomandoi Kepala BNPB Doni Monardo tersebut sejalan dengan kepuasan masyarakat terhadap informasi protokol kesehatan yang masif dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Menurut hasil survei, terkait dengan aspek atau kinerja apa yang paling puas dirasakan masyarakat, kita mendapatkan hasil mayoritas publik merasa puas dengan informasi protokol kesehatan dengan nilai rata-rata 73,3%, disusul dengan perawatan pasien dengan nilai rata-rata 72,3%, dan bantuan sosial ada pada nilai rata-rata 56,2%,” tuturnya.

Survei yang dilakukan dari 22 Juni hingga 1 Juli 2020 itu juga menyebutkan bantuan tunai dan sembako merupakan program bantuan pemerintah yang paling dibutuhkan masyarakat saat pandemi covid-19.

Hasanuddin mengatakan 65,6% masyarakat menginginkan bantuan tunai, sedangkan bantuan sembako berada di bawahnya, sebesar 59,8%.

Dengan temuan survei tersebut, kata Ali, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan instrumen program yang dimiliki agar dapat lebih menyentuh masyarakat.

Sementara itu, survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menyebutkan mayoritas publik menginginkan kenormalan baru bila gelombang covid-19 terjadi di Tanah Air.

“Secara mutlak, mayoritas publik lebih menginginkan tetap diterapkannya kenormalan baru seandainya gelombang kedua covid-19 terjadi, yaitu mencapai 82,4%,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK, kemarin.

Survei CPCS dilakukan pada 21-30 Juni 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Hanya 12,8% yang memilih pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). (Rif/Ant/X-10)