Stop Rapid Test, Jangan Buang Uang untuk Hal yang Tidak Akurat

AHLI Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menegaskan kepada pemerintah agar tidak lagi menggunakan rapid test sebagai persyaratan untuk melakukan sejumlah aktivitas di ruang publik.

"Stop rapid test untuk prasyarat ujian, perjalanan pergi. Karena hasilnya tidak mengindikasikan bahwa seseorang membawa virus. Itu malah jadi komersial. Masyarakat publik yang mengalami pandemi orang yang mengambil keuntungan," kata Pandu di Jakarta, Sabtu (11/7).

Pandu menilai, pemeriksaan yang dilakukan dengan rapid test secara masal merupakan hal yang sia-sia. Pasalnya, tingkat akurasi hasil pemeriksaan rapid test terbilang rendah.

"Jangan buang uang untuk hal-hal gak akurat. Ini gunung es yang harus kita sadari. Saya rasa kita akan terus begini sampai akhir tahun kalau kita gak berubah cepat," kata Pandu.

Baca juga: Hari Ini, Kasus Covid-19 di Jakarta Mencapai 13.957 Orang

Pandu menyatakan, semestinya rapid test bukan digunakan sebagai upaya surveilance, melainkan hanya digunakan untuk mengukur tingkat penularan di masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra menyuarakan hal senada. Dirinya mengungkapkan, dibanding membuat standar harga, pemerintah seharusnya mengeluarkan standardisasi mutu layanan rapid test.

"Jadi kalau rapid dilakukan atas kesadaran pribadi itu seharusnya gak boleh dilakukan. Tapi kalau dilakukan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan perencenaan strategi berikutnya, itu baru bisa," tegas Hermawan.

Ia juga menekankan agar pemerintah senantiasa melibatkan pakar dan akademisi untuk mengambil kebijakan dalam menangani pandemi covid-19.

"Konsultasikan lah pada pakar yang tepat, kebijakan, mekanisme penggunaan alat, perilaku promosi, perilaku masyarakat yang bisa kita perbaiki," tandasnya. (OL-4)