Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menilai bahwa pemerintah belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan pandemi covid-19.
Salah satu yang dianggap buruk adalah penyampaian soal pendataan, pelaporan dan informasi, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian kepada publik.
“Itu mempengaruhi persepsi dan respons publik. Ketidaktransparanan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik,” ujar inisiator Lapor Covid-19, Yoesep Budianto, Sabtu (12/9) dalam keterangan tertulisnya.
Budianto mengatakan angka dan data kematian yang disampaikan pemerintah bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, lanjutnya, data nasional pun ada beberapa versi.
Baca juga: IDI Sebut 83% Nakes Kelelahan Tangani Covid-19
Budianto menyatakan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 masih terus meningkat. Bahkan angkanya sudah lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia. Kenaikan kasusnya konsisten, di atas 2.000 kasus tiap harinya.
Namun, menurut Yoesep, penularan virus covid-19 di komunitas belum diketahui. "Karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es yang disebabkan keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan," jelas Yoesep.
Masalahnya, kata Yoesep, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa. "Salah satu di antaranya DKI Jakarta,” pungkasnya. (OL-14)
