Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menilai bahwa pemerintah belum memberikan informasi yang transparan mengenai dampak dan penanganan pandemi covid-19.
Salah satu yang dianggap buruk adalah penyampaian soal pendataan, pelaporan dan informasi, terutama terkait dengan hasil tes, tracing, dan angka kematian kepada publik.
“Itu mempengaruhi persepsi dan respons publik. Ketidaktransparanan juga terjadi di lingkungan sekitar dan pekerjaan, sehingga menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan publik,” ujar inisiator Lapor Covid-19, Yoesep Budianto, Sabtu (12/9) dalam keterangan tertulisnya.
Budianto mengatakan angka dan data kematian yang disampaikan pemerintah bermasalah. Data pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Bahkan, lanjutnya, data nasional pun ada beberapa versi.
Baca juga: IDI Sebut 83% Nakes Kelelahan Tangani Covid-19
Budianto menyatakan bahwa jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 masih terus meningkat. Bahkan angkanya sudah lebih dari 200.000 kasus di seluruh Indonesia. Kenaikan kasusnya konsisten, di atas 2.000 kasus tiap harinya.
Namun, menurut Yoesep, penularan virus covid-19 di komunitas belum diketahui. "Karena angka yang dilaporkan ibarat fenomena gunung es yang disebabkan keterbatasan pemeriksaan yang dilakukan," jelas Yoesep.
Masalahnya, kata Yoesep, hingga saat ini hanya beberapa daerah yang konsisten melaporkan jumlah orang yang diperiksa. "Salah satu di antaranya DKI Jakarta,” pungkasnya. (OL-14)
Pemprov DKI Jakarta akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) di masa PSBB Transisi. Bansos yang diberikan sama dengan pada tahap dua lalu, yakni sembako untuk 2,4 juta KK.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio meminta pemerintah menyelesaikan masalah kesehatan terkait covid-19, ketimbang sibuk membuat aturan yang membingungkan warga.
Jumlah kasus virus covid-19 di India telah melampaui 1,5 juta dan kematian mendekati 35.000. Tetapi hasil tes covid-19 di Mumbai telah menimbulkan keraguan lebih lanjut pada data resmi negara.
Puncak covid terjadi pada 5 Januari dengan 128.000 kasus. Pada 12 Januari, kasus infeksi menurun menjadi 105.000 kasus dan tingkat okupansi di rumah sakit tinggal 75,3%.
PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden memberikan perintah eksekutif untuk melindungi data pribadi negaranya dengan membatasi transfer data ke Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lainnya.
Platform seperti Google, X, Facebook, dan TikTok menjadi sangat penting untuk mengakses informasi serta berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kolega lintas negara.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan keterlibatan peran lurah hingga RT-RW penting untuk akurasi pendataan penerima bansos.
Pandu menilai, pemeriksaan yang dilakukan dengan rapid test secara masal merupakan hal yang sia-sia.
Anggota DPR RI, Gandung Pardiman pihaknya mendapat laporan adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved