BKKBN Soroti Kehamilan tidak Dikehendaki Akibat Pandemi Covid-19

KEPALA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan jumlah kehamilan tidak diinginkan di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan, secara nasional persentase kehamilan tidak dikehendaki atau belum dikehendaki mencapai 17,5%.

"Kehamilan yang tidak dikehendaki masih cukup tinggi. Rata-rata nasional 17,5% yang kehamilan yang tidak dikehendaki," kata Hasto dalam konferensi pers Hari Kependudukan Dunia 2020, di Jakarta, Jumat (10/7).

Dia menambahkan, angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki sebelum pandemi mencapai 17,5% itu terjadi di beberapa kota besar, seperti DKI Jakarta yakni 26% dan Yogyakarta 24%.

Baca juga: BKKBN Perkuat Pembangunan Kependudukan lewat Regulasi

"Kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan subur itu juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan stunting yang sama sekali tidak diharapkan. Imbas berikutnya adalah kematian ibu dan bayi," sebutnya.

BKKBN menyikapi dengan jernih dan teliti terhadap apa yang terjadi. Kata Hasto, seperti kondisi layanan yang tidak bisa diakses, penurunan layanan, kemudian munculnya dampak dari hal tersebut.

Dia menambahkan dampak kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan usia subur itu juga imbas dari pandemi Covid-19 sehingga kelompok tersebut terganggu atau terhambat dalam mengakses layanan kontrasepsi.

Oleh karena itu, Hasto mengungkapkan persoalan kependudukan tersebut perlu dicermati terutama pada saat Hari Kependudukan Dunia. Sebagai lembaga yang mengacu pada Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, BKKBN mengemban amanat tidak hanya sebagai badan koordinasi keluarga berencana nasional tapi juga badan kependudukan.

Hasto tidak memungkiri, fungsi BKKBN secara nasional terkait dengan masalah kependudukan juga harus terus dioptimalkan termasuk memberikan peran yang terbaik agar berdampak besar terutama dalam memecahkan masalah kependudukan.

Sementara iru, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani menyebut sesuai tema global Hari Kependudukan Dunia, BKKBN masih mengusung tema berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang berimbas pada pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak.

"Begitu juga persoalan kekerasan tehadap perempuan, karena hal ini muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi masalah dunia," paparnya.

Apalagi beragam persoalan kependudukan tersebut menjadi perhatian serius BKKBN di tengah pandemi covid-19. Lanjut Dwi, dalam rangka memperkuat peran lembaga yang mengelola kependudukan, BKKBN sedang menyusun naskah akademik tersebut.

"Kami juga sedang menyusun naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 maupun Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan," pungkasnya. (OL-1)