Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia (Persero) optimistis penyaluran bantuan sosial Tunai (BST) Tahap III selesai tepat waktu. Direksi PT. Pos mengakui langkah extra ordinary Menteri Sosial Juliari P. Batubara turut mengakselerasi distribusi BST.
“Kami optimistis penyaluran BST Tahap III tercapai pada pertengahan Juli. Langkah-langkah akselerasi akan terus kami lakukan bersama-sama dengan Kementerian Sosial. Bapak Mensos dan jajaran langsung turun tangan membuka jalan bila kami ada kendala dengan pemerintah daerah,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Ikhwan Sutardiyanta dalam keterangan resmi, Selasa (7/7).
Ikhwan menyebut pihaknya optimistis karena tantangan pada Tahap III berbeda dengan Tahap l dan ll. Menurutnya, pada tahap sebelumnya distribusi BST masih harus menghadapi regulasi PSBB yang memang membatasi mobilitas.
Selain itu, lanjutnya, kerja sama PT Pos dengan pemda pada masa awal penyaluran masih harus banyak menyesuaikan diri. Sementara pada Tahap III sudah lebih saling paham.
“Di Tahap III kan sudah tidak ada PSBB. Dan sekarang kan kerja sama dengan pemda sudah semakin erat sehingga saya yakin sudah lebih mudah saling memahami," katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, optimisme PT Pos juga tak terlepas dari upaya Mensos dan seluruh jajaranya yang telah menempuh langkah-langkah extra-ordinary dalam mengakselerasi distribusi BST.
“Mensos langsung menangani misalnya untuk daerah yang masih rendah distribusinya. Mensos langsung telepon dengan unsur pemda atau langsung berkoordinasi saat berkunjung ke daerah terkait. Ini dukungan luar bisa bagi kami,” kata Ikhwan.
Oleh karena itu, dengan dorongan dan peran besar Kementerian Sosial, PT Pos yakin target penyaluran akan tercapai pada pertengahan Juli nanti.
PT Pos Indonesia melakukan sejumlah terobosan sehingga akselerasi penyaluran BST dapat dilakukan. Di antaranya, Mensos menginstruksikan PT Pos agar memperbanyak loket layanan.
“Sehingga lebih banyak KPM bisa terlayani,” jelasnya.
PT Pos juga mendekatkan layanan kepada KPM dengan membuka penyaluran melalui komunitas. Antara lain kantor desa, kantor kelurahan, sekolah, dan lainnya yang mendekatkan layanan kepada KPM dan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar menghindari antrean dan kerumunan.
“Kami juga mengantaran langsung ke rumah KPM, khususnya kepada KPM yang tidak bisa hadir di Kantor Pos dan komunitas karena alasan tertentu. Seperti kepada penyandang disabilitas, KPM yang lanjuta usia, sakit, dan lokasi KPM yang Jauh untuk mengakses lokasi pembayaran,” kata Ikhwan.
"PT Pos juga memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga selesai (sampai malam). Bahkan di hari libur kami tetap membuka layanan," imbuhnya.
PT Pos juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kelurahan, TKSK, lembaga sosial kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip, dll), Pemerintah Daerah serta unsur aparat pengamanan (Polri dan TNI).
“Khusus dengan TNI, kami bekerja sama dengan menambah transporter,” pungkasnya.(H-3)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved