Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
BPJS Watch: BPJS Kesehatan Harus Cegah Peserta Turun Kelas
Kepala Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan BPJS Kesehatan harus melakukan mitigasi agar penurunan kelas peserta JKN tidak terjadi secara masif. Pasalnya, dengan banyaknya peserta JKN yang turun kelas, maka pendapatan BPJS Kesehatan akan menurun.
"Saya sering sampaikan mitigasi yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah merelaksasi regulasi yaitu regulasi BPJS kesehatan yang mewajibkan satu keluarga harus satu kelas perawatan, dan relaksasi regulasi yang mewajibkan membayar iuran sekaligus satu keluarga," kata Timboel kepada Media Indonesia, Jumat (3/7).
Baca juga: Pernikahan di Bawah Umur Langgar Hak Asasi Manusia
Bila ketentuan satu keluarga satu kelas dijalankan, maka menurut Timboel hal itu akan menurunkan jumlah peserta yang turun kelas.
"Selain itu Kemensos harus mensegerakan cleansing data PBI sehingga orang miskin bisa lebih banyak menjadi peserta PBI," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPJS Kesehatan, total peserta yang mengajukan turun kelas pada Januari 2020 sebanyak 746.431 peserta, Februari 309.867 peserta, Maret 124.217 peserta, April 48.863 peserta, dan Mei 49.350 peserta. Sedangkan jumlah peserta yang mengajukan naik kelas pada Januari yakni 2.066 peserta, Februari 48.675 peserta, Maret 80.216 peserta, April 17.331 peserta, dan Mei 12.608 peserta.(H-3)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved