Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BPJS Watch: BPJS Kesehatan Harus Cegah Peserta Turun Kelas
Kepala Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan BPJS Kesehatan harus melakukan mitigasi agar penurunan kelas peserta JKN tidak terjadi secara masif. Pasalnya, dengan banyaknya peserta JKN yang turun kelas, maka pendapatan BPJS Kesehatan akan menurun.
"Saya sering sampaikan mitigasi yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah merelaksasi regulasi yaitu regulasi BPJS kesehatan yang mewajibkan satu keluarga harus satu kelas perawatan, dan relaksasi regulasi yang mewajibkan membayar iuran sekaligus satu keluarga," kata Timboel kepada Media Indonesia, Jumat (3/7).
Baca juga: Pernikahan di Bawah Umur Langgar Hak Asasi Manusia
Bila ketentuan satu keluarga satu kelas dijalankan, maka menurut Timboel hal itu akan menurunkan jumlah peserta yang turun kelas.
"Selain itu Kemensos harus mensegerakan cleansing data PBI sehingga orang miskin bisa lebih banyak menjadi peserta PBI," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPJS Kesehatan, total peserta yang mengajukan turun kelas pada Januari 2020 sebanyak 746.431 peserta, Februari 309.867 peserta, Maret 124.217 peserta, April 48.863 peserta, dan Mei 49.350 peserta. Sedangkan jumlah peserta yang mengajukan naik kelas pada Januari yakni 2.066 peserta, Februari 48.675 peserta, Maret 80.216 peserta, April 17.331 peserta, dan Mei 12.608 peserta.(H-3)
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan insentif transportasi dan subsidi air bersih PAM Jaya hingga BPJS kesehatan untuk para buruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved