Solusi Permanen Atasi Karhutla Mulai Disusun

BELAJAR dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 2015 dan 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meyakini solusi permanen pencegahan karhutla bisa disusun. Hal ini juga menjadi representasi dari perintah Presiden Joko Widodo pada Rakortas Karhutla tanggal 23 Juni 2020 lalu.

Dalam Rapat Khusus Tingkat Menteri untuk Antisipasi Karhutla Periode Puncak 2020, Kamis (2/7) di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Siti menjelaskan, solusi permanen tersebut tidak hanya cukup dengan upaya pengendalian operasional dan analisis iklim/cuaca. Namun juga perlu menguatkan pengelolaan gambut yang sebelumnya sudah terbentuk.

"Sejak 2015 ketika masa sulit Karhutla, kita sudah lakukan operasi pengendalian seperti pembentukan satgas, pelaksanaan operasi terpadu, pelibatan MPA, pembangunan posko-posko lapangan, dan penegakan hukum. Itu satu rumpun penyelesaian dari pola pengendalian operasional. Unsur lainnya analisis iklim, cuaca dan modifikasi teknologi. Untuk analisis iklim dan pengendalian operasional, Alhamdulillah sudah mulai terlihat hasilnya," kata Siti.

Dia menambahkan, hal yang tengah dan harus diselesaikan segera adalah pengelolaan bentang alam untuk semakin memantapkan tata kelola gambut secara benar. Termasuk, pengerjaan land clearing menggunakan sistem pertanian tradisional dengan bentuk kearifan lokal yang masih perlu terus dieksplorasi.

Untuk itu beberapa rencana penguatan pengetahuan teknis bagi aparat daerah segera dilakukan melalui e-learning dan modul analisis waterbalance dan water holding capacity sehingga bisa diperkirakan periode kering (kemarau) dan periode basah (musim hujan). Serta bisa memproyeksikan periode atau masa tanam (cropping calender) dan jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan periode kekurangan air atau pola tanam.

"Serta E-Learning dan modul analisis water balance gambut sehingga bisa diproyeksikan peluang budidaya gambut dan daya dukung, serta langkah pengelolaan dan keberhasilan rehabilitasi gambut," jelas Siti.

Baca juga : KLHK Lakukan Rekayasa Cuaca untuk Cegah Karhutla

Ia juga meminta para Kepala Daeeah untuk memperkuat tim di lapangan guna memantau secara harian data kondisi curah hujan dan kemarau, kualitas udara, neraca air khususnya di areal gambut dan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah (FFMC) melalui pendekatan teknologi yang sistem pemantauannya dimiliki oleh BMKG dan KLHK.

"Keseimbangan air (gambut) di lapangan itu bisa dilihat dari kondisi neraca air, kita harus pantau. Itulah yang kemudian menuntun kita kepada langkah melakukan modifikasi cuaca karena gambutnya harus basah," imbuhnya.

Siti menegaskan akan terus memantau pengelola lahan gambut oleh para pemegang konsesi lahan. Meski sudah banyak kontribusi dari para pemilik konsesi terhadap pencegahan karhutla, namun menurutnya kontrol perlu terus dilakukan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum ,dan Keamanan Mahfud MD yang memimpin rapat menyatakan koordinasi kerja pencegahan Karhutla mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Untuk itu perlu ada panduan bagi Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah agar aktif melakukan upaya penanggulangan karhutla sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"Tidak boleh karena kita fokus pada Covid 19 kita melupakan penanggulangan karhutla, semua harus dihadapi bersama-sama," pungkas Mahfud. (OL-7)