Menjaga DAS di Era New Normal Perlu Tekankan Koordinasi

PENGELOLAAN daerah aliran sungai (DAS) yang optimal di era new normal, perlu menekankan pada peningkatan fungsi KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi), terutama antar stakeholders lintas wilayah administrasi. 

Selain itu menjaga hutan juga menjadi hal yang tidak boleh dilupakan sebagai langkah utama dalam menjaga keberlangsungan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pesan penting ini disampaikan oleh peneliti pada Pusat Litbang Hutan, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pratiwi.

"Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran bahwa, membatasi kegiatan manusia di dalam hutan atau vegetasi permanen, berpengaruh positif terhadap regenerasi alami tumbuhan," terang Pratiwi dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6).

Pratiwi melanjutkan, jika ingin menjaga keberlanjutan pengelolaan DAS, hutan yang masih tersisa hendaknya dikelola secara bijaksana, dengan semaksimal mungkin tetap mempertahankan tutupannya agar kondisi tata air terjaga, dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan itu, dalam sambutan pembukaan oleh Kepala P3H, Kirsfianti L. Ginoga, disebutkan juga jika pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19, pada satu sisi turut memberikan dampak positif terhadap alam seperti meningkatnya kelahiran satwa liar, menurunnya tingkat CO2 dan meningkatnya ketersediaan oksigen.

Baca juga: Pengelolaan DAS Citarum Diresmikan

Selain Pratiwi, perwakilan dari Badan Litbang Dan Inovasi (BLI) KLHK Budi Hadi Narendra menerangkan jika kesehatan masyarakat selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, ketersediaan sarana prasarana kebersihan dan air bersih, juga dipengaruhi oleh keberlanjutan pengelolaan DAS, khususnya dalam penggunaan lahan, pengaturan sumberdaya air, pengelolaan vegetasi, dan peran aktif masyarakat.

“Kunci untuk keberlanjutan DAS adalah tidak terlampauinya daya dukung dan daya tampung. Di masa pandemi Covid 19 ini, pengelolaan DAS diharapkan dapat mendukung kekebalan atau imunitas tubuh, kebersihan diri, dan lingkungan, misalnya penyediaan air bersih, ketersediaan sumber pangan berkualitas, dan lingkungan yang sehat,” lanjutnya.

Terakhir, dirinya menyimpulkan perlunya deteksi dini dan pembenahan terhadap degradasi sumberdaya air, serta mengintegrasikan pengetahuan epidemiologi dalam lingkup pegelolaan DAS.

Dari sisi kebencanaan, perwakilan dari BLI KLHK Agung Budi Supangat menerangkan bahwa sebagian bencana alam adalah akibat buruknya pengelolaan DAS, dan sebaliknya banyaknya bencana alam menyebabkan DAS tidak sehat.

“Perencanaan pengelolaan DAS harus mempertimbangkan aspek rawan bencana. Begitu pula perencanaan mitigasi bencana harus berbasis DAS, khususnya dalam identifikasi daerah rawan bencana (potensi/kerentanan),” jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi bencana, Agung menyarankan agar dilakukan kegiatan konservasi tanah dan air (KTA) berupa restorasi kawasan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan bangunan sipil teknis yang sesuai pada DAS sesuai dengan tingkat kerentanannya. “Era new normal menjadi momentum penting untuk lebih peduli lingkungan khususnya DAS, pengelolaan DAS harus tetap jalan, termasuk dalam kerangka mitigasi bencana,” pungkas Agung. (A-2)